Kemenhut Siapkan Konsep Pencabutan Izin HTI RAPP

Rabu, 28 Desember 2011 - 22:21:18 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Perjuangan masyarakat Pulau Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Meranti, tampaknya tak sia-sia. Sesuai dengan rencana, Kamis (29/12), Kemenhut menyiapkan konsep surat kepada Bupati Kepulauan Meranti untuk sebuah rekomendasi pencabutan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT RAPP.

Kabar itu merupakan buah hasil pertemuan antara Forum Komunikasi Masyarakat Pulau Padang (FKMPP) dan Masyarakat Tani Pulau Padang dengan Kementerian Kehutanan, Selasa (27/12) lalu. FKMPP di bawah koordinator Isnadi Esman bertemu dengan Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan, Kepala Subdid Hutan Tanaman Indutri, serta bersama Dirjen BUK, di Jakarta.

Koordinator aksi jahit mulut di depan gedung DPR RI, M Ridwan, menyebutkan kesepakatan pertemuan 16 Desember 2011 lalu sudah ditindaklanjuti Kemenhut dengan menyiapkan konsep surat kepada Bupati Kepulauan Meranti. ”Direncanakan 29 Desember 2011 ini sudah dapat disampaikan kepada Direktorat Jendral BUK kepada Sekjen untuk selanjutnya dapat ditandatangani Sekjen pada tanggal 30 Desember ini,” ungkap Ridwan.

Sambung Ridwan, permasalahan ini selesai pada tanggal 30 Desember karena setelah ditanda tangani oleh Sekjen secara otomatis izin operasional HTI RAPP akan dicabut. ”Semua pertemuan itu ada dalam nota kesepakatan pertemuan dengan Kemenhut,” ujar Ridwan.

Untuk memantau terpenuhinya kesepakatan tersebut, kata Ridwan, Jumat (30/12) nanti, rombongan akan mendatangi lagi Kemenhut untuk memastikan dikabulkannya kesepakatan tersebut dengan menandatangani berkas tuntutan masyarakat Pulau padang.

Sementara itu, di Selatpanjang, masa terus mendesak pada bupati agar aspirasi warga untuk mencabut izin operasional HTI RAPP terus berlanjut. Massa tak berhasil bertemu dengan Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan M.Si, namun ribuan warga Pulau Padang tetap menggelar aksi demo, pada hari kedua, Rabu (28/12). Massa bergerak ke DPRD setempat karena dikabarkan bupati sedang dinas di luar kota, bahkan kabar yang beredar dikalangan wartawan, bupati saat ini berada di Thailand.

Pertemuan di DPRD tidak membuahkan hasil dan bahkan sempat terjadi debat kusir. Pihak perwakilan masyarakat Pulau Padang tetap ngotot agar DPRD segera mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin operasional RAPP, tapi anggota dewan tak juga kunjung bersikap.

“Yang jelas, dari pertemuan tadi DPRD Meranti terkesan tidak memilki sikap tegas untuk mendukung perjuangan masyarakat menolak operasional HTI RAPP di Pulau Padang. Terus terang, kami sangat kecewa, terutama pada anggota DPRD Meranti dari dapil Kecamatan Merbau. Kenapa tidak mau bertemu dengan kami, yang notabenenya masyarakat yang telah memilih dan mendudukkan mereka jadi anggota DRPD Meranti,” ungkap Sutarno dan Muslin, dua dari 10 wakil pendemo yang bertemu anggota DPRD setempat.

Fauzi Hasan SE, sekretaris komisi II DPRD Meranti di hadapan para perwakilan masyarakat Pulau Padang mengatakan, DPRD Meranti secara kelembagaan sudah menyatakan sikap tegasnya menolak operasional RAPP di Pulau Padang. Sebagai konsekuensinya, DPRD Meranti sudah mengeluarkan surat ke pihak Kementrian Kehutanan RI agar meninjau ulang izin operasional RAPP di Pulau Padang.

“Secara mekanisme, DPRD sudah melayangkan surat ke Kementerian Kehutanan RI mendesak agar izin operasional RAPP di Pulau Padang ditinjau ulang. Kita minta agar dilakukan kajian secara ilmiah. Kalau dari hasil kajian itu ternyata menimbulkan bahaya, cabut. Jadi, salah besar kalau dinilai tidak menyikapi aspirasi masyarakat Pulau Padang,” ungkap Fauzi Hasan.

Sedangkan Dedi Putra, anggota dewan lainnya mengungkapkan hal senada. ”Kalau sekarang ini Menhut melempar persoaan ke daerah, ini jelas sangat tidak fair. Ini merupakan bola liar yang sengaja membenturkan masyarakat dengan Pemkab Meranti dan pihak DPRD. Keputusan final pencabutan itu di Kementerian Kehutanan, bukan di daerah,” ujar Dedi Putra.

Sementara itu, ribuan warga Pulau Padang sampai Rabu (28/12/2011) tetap bertahan. Mereka sempat berkonseterasi di depan gedung DPRD Meranti, namun seiring dengan pertemuan tidak membuahkan hasil, para pendemo kembali ke poskonya di depan kantor Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak, sekitar 100 meter dari kantor DPRD Meranti.**apj/ace



TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT