Anggota DPR RI Bertemu Warga Pulau Padang Pro RAPP

Selasa, 27 Desember 2011 - 10:26:43 WIB
Share Tweet Instagram

Ketua BPD Desa Pelantai Sutarno membantah keras pernyataan anggota DPR RI Wan Abubakar di sebuah stasiun TV, Ahad (25/12) usai kunjungan ke Sungai Hiu desa Tanjung Padang, Pulau Padang, Kepulauan Meranti. Ia menyesalkan pernyataan anggota DPR RI, Wan Abubakar.

"Ahad (25/12) di sebuah stasiun TV, anggota DPR RI usai kunjungan ke Sungai Hiu desa Tanjung Padang, Pulau Padang terkesan mengelabui masyarakat. Sebab disini yang dimintai keterangan hanya orang yang pro-RAPP," katanya.

Seperti halnya Kepala Desa Tanjung Padang, Kepala Desa Dedap dan segelintir orang yang pro-RAPP serta orang-orang yang terindikasi mengkapling-kapling hutan untuk mencari keuntungan dalam perjuangan masyarakat ini.

"Kades Lukit dan lainnya tidak diberitahu apalagi diundang. Kades yang hadir atau diberitahu hanya Kades Dedap dan Tanjung Padang. Dan saya sendiri tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Ini jelas pengelabuan," katanya.

Sutarno mengatakan, padahal dirinya ini ditunjuk sebagai Ketua Forum Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Merbau, Pulau Padang. Makanya, Sutarno membantah keterangan anggota DPR RI, Wan Abu Bakar di media elektronik.

"Saya yang mengundang DPR RI, tapi lucunya kenapa saya tidak diberitahu hal itu. Dan anehnya, turun ke dusun, kenapa tidak ke Kecamatan dan tidak ada memberitahkan warga yang selama ini menolak PT RAPP," katanya.

Dikatakannya, kalau bicara pro-kontra. Tapi yang ditemui itu justru warga pro PT RAPP. Sementara ribuan orang yang menolak, tidak dianggap. Ini sangat disayangkan sekali sikap anggota DPR RI asal Riau meninjau kelapangan.

"Banhkan anehnya dalam pertemuan yang dilansir media eletronik itu, Wan Abu Bakar menyatakan pertemuan dihadiri oleh 10 desa dan seluruh desa mendukung operasi PT RAPP karena buka peluang pekerjaan bagi masyarakat," katanya.

Sutarno juga menyayangkan Serikat Tani Riau (STR) Kepulauan Meranti tidak diberitahu adanya pertemuan antara Pemda Kepulauan Meranti, DPR RI dan masyarakat di Meranti. Padahal STR yang mengirimkan surat ke DPR RI.

Maka melalui pesan singkat telah dikirim Ahad (25/12), Sutarno berharap pada semua pihak tidak lagi mengedapankan persoalan pro/kontra. Sebab substansi permasalahannya adalah kelayakan operasional PT RAPP di Pulau Padang.

"Yang perlu dipikirkan itu, apakah benar-benar tidak berdampak negative bagi masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan lain-lain? Begitupula masalah perizinan, apakah sudah sesuai aturan yang berlaku?," katanya.

Sutarno yang juga sekretaris STR Kepulauan Meranti ini mengatakan, banyak sekali cacatnya pengelolaan PT RAPP di daerah Pulau Padang. Dan masyarakat sudah menyuarakan. Tapi para pejabat malah mempermainkan aspirasi ini.

"Pendapat sikap kami masyarakat STR di Pulau Padang. Permasalahan konflik adalah status quo dan meminta PT RAPP dihentikan operasionalnya. Jika benar menyelesaikan, kenapa juga masyarakat yang dikorbankan," katanya.**di


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT