Masnur Tak Setuju Kata Melayu di Ranpeda LAM

Kamis, 22 Desember 2011 - 22:38:22 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Salah seorang anggota Badan Legeslatig (Baleg) DPRD Riau, Masnur mempersoalkan kata melayu dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) LAM Riau. Namun dewan tetap mengesahkanya, Kamis (22/12/11) melalui Rapat Paripurna.

Juru bicara Baleg DPRD Riau, Ruslan Jaya membacakan penyampaian laporan hasil kerja. Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus dihadiri 40 anggota DPRD.

"Saya pada prinsipnya mendukung disahkannya Ranperda LAM Riau ini. Tapi dalam hal ini harusnya ada kejelasan aturan mainnya," kata Masnur. Pernyataan itu disampaikan saat pimpinan rapat meminta persetujuan disahkan Ranperda.

Anggota DPRD Riau dari Fraksi Golkar ini mengatakan, seharusnya kata Melayu di LAM Riau itu dihapuskan saja. Dan ini sejak awal sudah diminta pada Ketua Baleg DPRD Riau untuk mengubah kata Melayu di Ranperda LAM Riau itu.

"Tapi hal itu hingga kini belum dihapus. Maka saya bawa permasalahannya dalam rapat paripurna ini agar pimpinan dapat memahami. Saya meminta pimpinan untuk menyikapi. Karena bertentangan dengan Lembaga Adat yang telah ada," katanya.

Dikatakannya, sebagai anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kampar, ini sudah banyak masukan diterimanya terkait wacana akan disahkan Ranperda LAM Riau menjadi Perda. Katanya, masyarakat ini jangan dipecah-pecah.

"Di Kampar, inikan sudah ada yang namanya Lembaga Adat Kampar (LAK). Jika ini Ranperda LAM Riau disahkan jadi Perda. Maka akan terjadi perpecahan di Kampar nantinya, karena ini sudah adanya LAK," kata Dewan Penasehat LAK ini.

Mendengar penjelasan Masnur tersebut, Johar Firdaus selaku Pimpinan Rapat ini mengatakan, ini suatu yang baru terjadi dan langka dilakukan Masnur anggota Baleg DPRD Riau. Maka hal ini harus diperjelas Ketua Baleg DPRD Riau.

Terkait ini Zulkarnain Noerdin selaku Ketua Baleg DPRD Riau mengatakan, apa yang diutarakan Masnur juga anggota Baleg ini pernah dilontarkan saat rapat, Senin (19/12) kemarin dengan tokoh adat Melayu Riau terkait Ranperda ini.

"Ini sudah diutarakan Masnur yang juga anggota Baleg DPRD Riau. Sehingga ada semacam ketidak sepahamannya dalam pembahasan Ranperda LAM Riau. Tapi itu hak sebagai anggota. Namun dalam Ranperda itu semua sudah jelas," katanya.

Zulkarnain mengatakana, hal ini semua jelas tertuang dipasal 17 dalam klausul Ranperda LAM Riau. Dimana mengatur lembaga adat yang sudah ada sebelum lahir Perda LAM Riau ini. Daerah yang telah ada lembaga itu punya otonomisasi.

"Dalam Ranperda LAM Riau ini tidak kaku atas kebijakan khususnya bagi daerah kabupaten/kota yang telah memiliki Lembaga Adat sebelumnya. Tapi yang selama ini belum memiliki LAM itu, maka harus ada persetujuan LAM Riau," katanya.

Hal ini diperjelas dalam pasal 2 di Ranperda. Dimana berbunyi bagi daerah Kabupaten/kota yang belum memiliki Lembaga Adat Melayu maka dapat membentuknya dengan tentu setelah mendapatkan persetujuan LAM Riau Provinsi.

"Memang ini Ranperda LAM Riau dibentuk sebagai payung hukum nantinya. Tetapi dalam hal ini sebagai konfederasi dari lembaga adat yang di kabupaten/kota. Tetap mengakui otonomisasi lembaga adat, adat istiadat telah ada," katanya.

Setelah mendengar penjelasan Ketua Baleg DPRD Riau tersebut, Johar Firdaus menanyakan apakah anggota DPRD Riau yang terhormat Masnur dapat menerima? Dalam hal ini Masnur tampak menerima setengah hati atas pengesahannya.

"Saya saat ini jika dilakukan voting tentu memang kalah suara. Tapi semuanya saya serahkan pada pimpinan sidang. Namun yang jelas, saat ini masyarakat di Kabupaten Kampar tidak akan menerima jika Perda ini diterapkan," katanya.

Akhirnya mendengarkan penjelasan dari Masnur tersebut, pimpinan rapat Johar Firdaus mengetuk palu pertanda disahkannya Ranperda LAM Riau menjadi Perda.**/dtr


loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT