HMI-MPO Tolak Mantan Narapidana jadi Calon Kepala Daerah

Ahad, 12 Juli 2015 - 00:00:20 WIB
Share Tweet Google +

Loading...

Metroterkini.com - HMI-MPO Badko Sumatera Raya bersama cabang-cabang yang ada di wilayah Sumatera menolak keras atas Keputusan MK terhadap UU Nomor 8 Tahun 2015 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

HMI-MPO Badko Sumatera Raya melalui rilisnya, Minggu (12/7) menyampaikan dengan diputuskannya UU Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah menilia telah menciderai hati masyarakat Indonesia, karena mantan narapidana akan merasa diberikan peluang untuk menjadi kepala daerah. "Seharusnya eks narapidana tidak boleh diberikan peluang untuk kedua kalinya menjadi kepala daerah," kata Mizan Musthofa dalam rilisnya.

Selain itu juga UU nomor 8 tahun 2015 pada pasal 7 huruf g juga bertentangan huruf I yang sebagai mana dimaksud “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah eks narapidana itu bukan suatu bentuk perbuatan tercela? "Kalau kita lihat korupsi merupakan ekrta ordinary crem (kejahatan luar biasa), maka secara langsung maupun tidak langung eks narapidana juga ikut melakukan perbuatan tercela," tambahnya. 

Alasan yang disampaikan oleh hakim atas dasar HAM atau hak pilih dan memilih yang diatur dalam undang-undang dasar melarang mendiskriminasikan kepada warganya  itu tentu harus ada pengecualian bagi eks narapidana karena tidak mungkin bangsa ini akan dibangun oleh orang yang berbuat kejahatan sebelumnya  terutama oleh para eks narapidana korupsi.

Mizan juga menilai, keputusan MK pada pasal 7 huruf r juga ikut melanggengkan politik kekuasaan seharusnya ada batasan agar tidak ada dinasti dalam pemerintahan daerah. Hal itu dikawatirkan ketika politik dinasti ini langgeng pada pemerintah, maka akan terjadi kepentingan keluarga. "Hal ini yang akan menghambat kemajuan suatu daerah," ulasnya. 

Maka dari itu HMI-MPO Badko Sumatera Raya bersama Cabang-cabang yang ada di wilayah Sumatera menuntut; agar MK Harus meninjau kembali putusan pasal 7 huruf g tentang eks narapidana termasuk pasal 7 huruf r  UU Nomor 8 Tahun 2015 harus dikembalikan kepada UU Nomor 1 Tahun 2015. [rls]

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT