Kemenag Minta Tambahan Anggaran, Meski Serapan APBN Rendah

Kamis, 25 Juni 2015 - 00:00:05 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama fokus pada pembuatan rencana kerja pada bidang yang diprioritaskan. Salah satu program yang harus diprioritaskan adalah menyediakan kantor KUA di kecamatan di Indonesia.

"Kantor KUA tersebut penting untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat terutama di daerah-daerah yang baru dimekarkan," kata Ketua Komisi VIII, Saleh Daulay di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2015 dilansir dari viva.

Selain itu, Komisi VIII juga mendesak agar Kementerian Agama segera merealisasikan pendirian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sesuai undang-undang, lembaga tersebut harus dibentuk paling lambat satu tahun setelah undang-undang tersebut disahkan.

"Itu artinya, BPKH harus berdiri paling lama pada bulan Oktober tahun ini," katanya menambahkan.
Komisi VIII mendorong agar Kementerian Agama segera merealisasikan program-program tersebut. Perumusan program kerja tersebut ditargetkan sebelum RAPBN Kemenag dibicarakan di Banggar DPR.

"Agar terdapat sinergi antara program kerja dengan anggaran yang tersedia, Komisi VIII dan jajaran pejabat eselon I Kemenag akan melakukan rapat-rapat dalam beberapa waktu ke depan," ujar Saleh.

Total anggaran APBN 2015 untuk Kementerian Agama adalah Rp60,291 triliun. Hingga kini baru terserap sekitar 22,40 persen atau setara dengan Rp13,505 triliun. Terkait hal ini, Saleh justru meragukan Kementerian Agama dapat menyerap sisa anggaran 2015 sejumlah 77,60 persen dalam waktu enam bulan.

"Kemenag justru meminta tambahan anggaran Rp13,77 triliun pada RAPBN 2016." [vva]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT