KONTRA Tolak Dana Aspirasi Dewan

Jumat, 12 Juni 2015 - 00:00:03 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Usulan Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR menuai kecaman dari kalangan aktivis. Selain rawan dikorupsi, anggaran tersebut juga rentan diselewengkan untuk kepentingan politik.

Dalam siaran persnya, Komite Nasional Anti Korupsi Indonesia (KONTRA), menolak keras hal tersebut dan berdasarkan penelitian mennyatakan bahwa, pengajuan dana aspirasi senilai Rp 11,2 triliun untuk 560 anggota DPR ini akan masalah. 

"Ada beberapa permasalahan terkait dana aspirasi ini. Pertama, belum ada pengaturan yang detail mengenai skema operasional pelaksanaan dan pertanggungjawabannya," kata Andi Awal Mangantarang
Direktur Executive Pusat Komite Nasional Anti Korupsi Indonesia, Jumat (12/06). 

Menurutnya, dana aspirasi akan memunculkan benturan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan APBN antara pemerintah dengan DPR. 

"Dana aspirasi juga berpotensi menjadi sarana bancakan anggaran oleh anggota DPR dan sarat dengan kepentingan politis pribadi anggota sehingga berpotensi mengabaikan prinsip performance budgeting dalam pengelolaannya serta melemahkan fungsi pengawasan DPR," tambahnya. 

KONTRA juga menyatakankan dengan tegas, dana aspirasi DPR kami curigai bukan untuk kepentingan rakyat, sudah jelas arahnya untuk kepentingan pribadi-pribadi anggota DPR. Dana tersebut rentan digunakan untuk menyandera masyarakat agar mengikuti arah politik DPR. 

"Dana aspirasi hanya untuk dana suap dari DPR untuk warga. Dana ini diharapkan oleh DPR sebagai dana celengan yang ditanam atau diberikan kepada warga agar suatu saat nanti, warga yang menerima dana celengan ini mengikuti apa kehendak politik DPR ini," imbuhnya. 

KONTRA menilai, dana aspirasi yang bersumber dari APBN ini rawan untuk di korupsi. Apalagi DPR bukan lembaga eksekutif yang bisa mengelola anggaran. Untuk itu, KONTRA tegas menolak keras dan mendesak agar pengajuan dana aspirasi itu ditolak. 

"Jika jikalau ada aspirasi rakyat diserahkan saja kepada eksekutif, itulah fungsinya anggota DPR mewakili rakyat termaksud lantang beraspirasi sebab fungsinya memang selaku legislatif, bukan mau dijadikan duit sebesar Rp 20 miliar untuk satu anggota Dewan. Jadi dana aspirasi ini hanya akal-akalan Dewan untuk menghindari hukum, tapi berniat untuk merampok uang pajak negara secara legal, "katanya. [RLS]

?


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT