Jaksa Tuntut Richard Setahun Penjara

Kamis, 24 November 2011 - 21:12:48 WIB
Share Tweet Instagram

Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut setahun penjara warga negara Kanada Richard Constantin Van Lee, terdakwa kasus pencurian data PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Kamis (24/11). Kuasa hukum PT RAPP menilai tuntutan jaksa tersebut terlalu ringan dan tidak tegas dalam menegakkan Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Informasi.

JPU Furkonsyah Lubis dalam dakwaanya, Ate Quesyini Ilyas dan Banu Lesmana pada sidang pembacaan tuntutan ini mengatakan negara telah memberikan perlindungan kepada pemilik informasi dan data elektronik. Menurut JPU, kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan memindahkan data milik PT RAPP sehingga merugikan perusahaan bubur kertas tersebut diatur dalam pasal 32 ayat 1 UU ITE.

Alat bukti, lanjut JPU terbentuk apabila ada rangkaian suatu peristiwa yang bersesuaian atau berkait dengan tindak pidana itu dari bukti-bukti dan keterangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam pemeriksaan selama persidangan didapat fakta hukum yakni Richard memindahkan data data perusahaan ke dua unit eksternal hardisk dan 1 flashdisk.

Jaksa juga menyebutkan upaya terdawak memindahkan data dari laptopnyauntuk membackup dengan menggunakan eksternal hardisk dan flashdisk tidak dapat diterima.

Hal ini juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan digital forensik yang menyebutkan terdakwa terbukti memindahkan data dari laptop ke eksternal hardisk dan flashdisk. Hasil pemeriksaan digital forensik identik dengaan data yang dipindahkan yakni data Acacia crasicarpa umur 4-5 tahun dan acacia ekstraktif.

"Unsur barang siapa dalam UU ITE terpenuhi karena identitas terdakwa sudah jelas," kata JPU.

Kemudian dalam unsur dengan sengaja juga terbukti. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa melakukan riset dengan menggunakan biaya perusahaan. Dengan demikian perusahaan melarang kepada karyawannya memindahlan data ke eksternal hardisk pribadi tanpa ijin.

"Unsur pasal 32 sudah terpenuhi dan tidak terbantahkan oleh terdakwa," tegas jaksa.

Peraturan perusahaan tidak membenarkan menyimpan data di perangkat penyimpanan data pribadi karena perusahaan sudah menyiapkan data di server perusahaan. Dibutuhkan adanya otorisasi atau persetujuan untuk memindahkan data dari perusahaan. Namun perusahaan tidak pernah memberi ijin atau otorisasi kepada terdakwa untuk memindahkan data yang dimaksud. JPU akhirnya menyatakan terdakwa Richard Constantin Van Lee terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 32 ayat 1 UU ITE.

Tuntutan setahun ditambah subsider 3 bulan kurungan atau denda Rp. 100 juta ternyata membuat pengacara RAPP tidak puas. "Sayang sekali, JPU menuntut terlalu ringan. Padahal unsur unsurnya terbukti dengan sempurna dengan dalil yang kuat," kata kuasa hukum PT RAPP, Dr Hinca IP Pandjaitan SH MH ACCS.

Menurutnya, kasus yang melibatkan ekspatriat dari Kanada merupakan yang pertama kali di Indonesia dengan didakwa menggunakan pasal 32 ayat (1) UU ITE. Maksimum bisa dituntut delapan tahun penjara. Namun sayang, JPU cuma mentuntut satu tahun.

Padahal, kejahatan cyber yang serius dan dilakukan warga negara asing. Apalagi, ini sudah masuk kategori white crime. Tuntutan yang ringan ini, lanjutnya merupakan bentuk ketidaktegasan JPU dalam menegakkan UU ITE.
 
"Seharusnya JPU di Pelalawan bisa menorehkan sejarah penegakan hukum cyber yang baik di indonesia. Sayangnya, JPU membuang kesempatan emas itu," ujar Hinca.

Sementara pada persidangan sebelumnya, dimana pengacara OC Kalogis mendatangkan saksi dalam bidang hukum dari Universitas Trisakti yang juga mantan hakim Agung RI, Ardi Jotoyang menyebutkan tuntutan jaksa yang mendakwa Richard dengan UU ITE pasal 32 ayat (1) masih lemah dan terdakwa bisa bebas demi hukum.

"Pendapat saya bukan berarti benar, karena hakim yang menilai. Jika hanya pasal 32 ayat 1 UU ITE dalam perkara ini jika tidak dicantumkan dengan pasal hukumanya sekaligus yaitu pasal 48 KUHP, maka tuntutan JPU pada terdakwa Ricard sangat lemah dan batal demi hukum sesuai pasal 143 KUHP" ujar Ardi Joto yang mantan dosen Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci Pelalawan pada metroterkini.com.

Jika memang terdakwa berasa tidak puas dengan putusan hakim masih ada hak terdakwa untuk banding ke Pengadilan Tinggi, dan bahkan sampai MA. "Jadi masih ada kesempatan terdakwa untuk mencari keadilan jika putusan pengadilan negeri Pangkalan Kerinci dirasa tidak berpihak," ujar Ardi Joto yang juga mantan hakim agung ini. **/nasruddin


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT