Renperda BPBP Selesai Dibahas

Selasa, 22 November 2011 - 17:46:57 WIB
Share Tweet Google +

Jika tidak ada aral melintang di tahun 2012 mendatang Pemerintah Kabupaten Pelalawan bakal memeliki, Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBP) Pelalawan. Hal tersebut menyusul rampungnya pembahasan terhadap Renperda tersebut oleh anggota Pansus DPRD Pelalawan Selasa (22/11/11). Selain merampungkan, Renperda BPBP juga Pansus berhasil menuntaskan pembahasan Renperda adiministrasi dan kependudukan.

"Dari pembahasan yang cukup alot, dari pagi tadi, kawan-kawan anggota Pansus, berhasil menuntaskan pembahasan dua Renperda yakni penuntasan pembahasan tentang, Renperda BPBP dan Renperda administrasi kependukan," terang Sekretaris, Pansus Renperda BPBP dan Administrasi dan Kependudukan, Nazzarudin Arnaz saat berbincang dengan riauterkini, Selasa usai melakukan pembahasan dikantor DPRD Pelalawan.

Dengan tuntasnya pembahasan dua Renperda ini ujar Ketua DPD PAN Pelalawan, di pastikan dalam waktu dekat atau setidaknya, pada APBD 2012 Pemkab Pelalawan sudah memiliki BPBP. "Mudah-mudahan Badan Penanggulan Bencana ini, dalam waktu dekat sudah kita miliki, atau setidaknya, efektif pada APBD 2012 nanti," paparnya.

Badan Penanggulan Bencana ini kata Nazzar, adalah setingkat Satuan Kerja, dilingkungan Pemkab Pelalawan. Sementara pekerjaan badan ini hanya bersifat koordinasi. Begitu juga, kepala badannya langsung dijabat oleh Sekretaris Daerah (Setda). Namun kepala badannya bisa juga dijabat oleh essalon II B. "Badan ini adalah setingkat, Satker langsung dinahkodai oleh Setda, namun bisa juga dijabat oleh pejabat essalon II B," paparnya.

Untuk pekerjaan BPBP ini papar Nazzar hanya bersifat koordinasi. Misalnya, ada kerusakaan bangunan fisik, kepada badan bisa, langsung berkoordinasi dengan dinas terkait dan begitu juga selanjutnya. "Untuk anggaran, badan ini kan punya RKA, tapi hanya bersifat koordinasi ditanggung oleh APBD Pelalawan," tukasnya.

Sementara itu, untuk Renperda, Administrasi Kependudukan kata Nazzar, adalah untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat terkait lambatnya pembuatan KTP dan Kartu Keluarga. "Untuk Renperda Administrasi Kependudukan, adalah untuk menjawab keterbalatan pembuatan KTP dan KK," tandasnya.**

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT