Bupati Meranti Persilakan PTUN kan SK Menhut

Selasa, 15 November 2011 - 20:44:12 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir selaku Ketua Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa Lahan di Pulau Padang menghimbau kepada pihak-pihak yang menuntut pencabutan SK Menhut Nomor 327 Tahun 2009 tentang pemberian izin Hutan Tanaman Industri (HTI), agar dapat menempuh jalur hukum yaitu lewat Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN).

“Karena kita yang berada di daerah, tentu kita yang garis terdepan yang menyelesaikan masalah. Ini kan sudah berlarut-larut. Yang penting saat ini bagaimana hak-hak masyarakat dilindungi. Itu yang penting. Bicara soal pencabutan izin saya pikir silahkan aja kita gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena legalitas itu prosedurnya seperti itu,” katanya menjawab riauterkini usai menghadiri hearing dengan Komisi A dan warga Pulau Padang di ruang medium DPRD Riau.

Irwan berpendapat, jika pendekatan politik yang digunakan dalam penyelesaian sengketa lahan di Pulau Padang, sampai hari kiamat pun tidak kan selesai. Makanya, harus ada sebuah gerakan terstruktur yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Saya minta kepada tokoh-tokoh politik tidak menjadikan masalah Pulau Padang sebagai alat mencari popularitas, karena di Pulau Padang itu banyak yang menolak banyak yang juga yang mendukung. Apa ini harus dibenturkan, saya pikir tidak seperti itu,” ucapnya lagi seraya buru-buru meninggalkan ruangan pertemuan tersebut .

Sepeninggalan Bupati, ratusan masyarakat Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti mengamuk di ruang Komisi A DPRD Riau. Kemarahan itu dipicu oleh hasil hearing tentang sengketa lahan antara warga dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang tidak seperti yang diharapkan mereka.

Di ruangan itu, ratusan warga Pulau Padang itu langsung memukul meja dengan keras dan menendang kursi yang ada. Aksi warga ini mengejutkan tiga anggota Komisi A yang lain, yakni Zukri, Masnur dan Zulkarnain Nurdin yang berada di dalam ruangan itu. Situasi sedikit terkendali setelah Koordinator Aksi Warga Pulau Padang, M Ridwan menenangkan kemarahan massanya. Dan suasana lebih kondusif setelah belasan aparat kepolisian tiba di dalam ruangan dan mengawal tiga anggota Komisi A tersebut. Tiga anggota Komisi A DPRD Riau itu lalu kembali membuka dialog tentang penyelesaian sengketa lahan antara warga Pulau Padang dengan PT RAPP. Menurut salah seorang anggota Komisi A DPRD Riau Masnur, tuntutan yang dilakukan masyarakat Pulau Padang itu tidak fokus. Jika persoalannya soal pencaplokan lahan dan menyangkut perizinan dan pemerintahan itu memang "domain"-nya Komisi A.

"Tetapi di hearing tadi juga disinggung soal AMDAL dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Jika sudah menyangkut soal lingkungan itu sudah menjadi tugas dan bidang Komisi C. Jadi harus dipilah-pilah dulu kasus per kasus," tegasnya.

Mendengar penjelasan itu, Koordinator Warga Pulau Padang M Riduan lalu mengajak meninggalkan ruangan itu sambil membahas langkah selanjutnya. Sebelum meninggalkan ruangan Komisi A DPRD Riau, Riduan sempat mengancam anggota dewan itu jika nanti keputusan tetap tidak mengakomondir tuntutan masyarakat Pulau Padang, sebanyak 100 warga dan relawan akan kembali melakukan aksi jahit mulut.

Sementara itu, Manajer Hubungan Media PT. RAPP Salomo Sitohang melalui pesan SMS-nya, menyatakan perusahaan sangat menghargai dan mendukung pertemuan atau hearing antara DPRD Riau, DPD RI, Bupati Kepulauan Meranti, Kadishut Riau, BPN, kepala desa/lurah se Pulau Padang, tokoh masyarakat, dan Serikat Tani Riau (STR).

"Tapi sebagaimana disampaikan Bapak Bupati Kepulauan Meranti, PT RAPP berharap segala aspirasi masyarakat termasuk STR terkait operasional RAPP di Pulau Padang dapat diselesaikan melalui Tim Terpadu sebagaimana tertuang dalam MOU yg telah disepakati dan ditandatangani bersama antara RAPP dengan kepala desa/lurah se Pulau Padang beberapa waktu yang lalu," tukasnya.

Salah satu isi MoU itu, imbuh Salomo, adalah kesepahaman untuk menyelesaikan klaim lahan. Hal ini juga senada dengan pernyataan anggota dewan agar PT RAPP memberi kepercayaan dan mengoptimalkan kinerja Tim Terpadu yang sudah terbentuk saat ini. **dwl

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT