Metroterkini.com - Panitia khusus Keadilan Perimbangan Keuangan Daerah DPRD Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur mengunjungi DPRD Bengkalis, Selasa (21/4)
Rombongan Pansus Keadilan Perimbangan Keuangan Daerah DPRD Kutai terdiri dari Ketua, H Muhammad Alif Turiadi SE (dari partai Gerindra) dengan anggota Kamaruddin (Golkar) Suwiyono SH (PAN), Suyono (PDIP) Heri Asdar, SE (GOlkar). Mereka diterima oleh Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi dan beberapa anggota dewan lainnya.
Dalam pertemuan itu, Pansus DPRD Kutai memaparkan tentang dana bagi hasil dari pusat yang saat ini cenderung menurun.
Untuk itu, H Muhammad Alif Turiadi meminta DPRD dan Pemkab Bengkalis bersama-sama mendesak pusat agar memberikan porsi lebih besar kepada daerah penghasil minyak.
Menurut H Muhammad Alif Turiadi, DBH yang diterima Provinsi Kalimantan Timur sebesar 15,5 persen. Dari 15,5 persen itu yang diterima Pemkab Kutai sebesar 6,2 persen atau Rp5,5 trilyun. Namun, realisasinya Rp4,5 trilyun atau kurang Rp1 trilyun. Sementara APBD Kutai tahun 2015 sebesar Rp6,5 trilyun.
Aspirasi Pansus DPRD Kutai mendapat sambutan hangat dari DPRD Bengkalis.
Menurut Heru, minta ke pusat jangan-jangan sedikit. Kapan perlu 30 persen, mana tahu pusat merealisasikan 20 persen.
Untuk itu, Heru akan membahas soal DBH ini dengan anggota dewan lainnya dan Pemkab Bengkalis. [rdi]
