Kosentrasi Pansus Perizinan DPRD Riau Dialihkan ke Pemerasan

Sabtu, 18 April 2015 - 00:00:04 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Pelaksana tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di sela-sela Lokakarya Media Anti Korupsi di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (16/4/15), membantah bahwa ada isu penyidik KPK diturunkan ke Riau untuk menelusuri dugaan pemerasan yang dilakukan oknum anggota Pansus Monitoring Perizinan DPRD Riau terhadap sejumlah pemilik perusahaan bermasalah.

"Itu hanya isu, tak benar itu," ujar Johan.

Kalaupun ada penyidik KPK diturunkan ke suatu daerah menelusuri dugaan korupsi atau suap, sambung Johan, pihak KPK jelas tak akan menginformasikan ke media, sementra beredar isu ada oknum anggota DPRD Prov Riau asal pelalawan melakukan dugaan pemerasan dengan mengambil keuntungan dibelakang Pansus.

Ketika ditanya penyidik KPK diturunkan ke Riau terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Annas Maamun dan kasus dugaan korupsi dana APBD Riau, beliau membenarkan.

Sebelumnya beredar isu bahwa KPK sedang mengintai Pansus Monitoring Perizinan DPRD Provinsi Riau. Bahkan ada isu anggota DPRD ditangkap KPK. Isu itu pun membuat resah sebagian anggota DPRD Riau yang sedang melakukan pansus.

Kabar itu menjadi pembicaraan hangat di kalangan dewan dan dunia usaha. Pasalnya, berhembus kabar, ada transaksional antara anggota Pansus dengan pemilik perusahaan yang diduga bermasalah, yang dilakukan di beberapa hotel berbintang di Pekanbaru.

"Kabarnya gitu, ada isu KPK sedang mengintai Pansus Monitoring DPRD Riau, tapi tak jelas juga asal isu itu. Bahkan sampai sekarang belum ada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di sini," ujar salah seorang pegawai di DPRD yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Menurut info yang berkembang, Pansus tersebut sengaja dibentuk oleh DPRD Riau untuk mempersulit para pengusaha, bahkan beredar isu, pengusaha yang takut dipanggil Pansus untuk hearing atau diusut izinnya sudah ”setor dengan terpaksa” supaya aman dan perizinannya tidak dipersoalkan.

Sementara itu, berdasarkan informasi modus dari perusahaan, Pansus ini diduga untuk menakut - nakuti pengusaha, namun tidak dipungkiri kalau memang didalami pansus ini dipastikan akan menemui penyimpangan, pasalnya banyak pegawai kehutanan yang mengeluarkan P3KB disuap perusahaan.

Sejumlah kalangan yang mempertanyakan perizinan seluruh perusahaan di Riau, dicurigai, anehnya Pansus juga mempersoalkan pajak yang sudah jelas-jelas bukan kewenangannya karena pajak dibayarkan pengusaha adalah kategori pajak maupun retribusi daerah.(bas)


loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT