Hakim Geram, Saksi Terdakwa Korupsi Baju Koko Berbelit

Kamis, 02 April 2015 - 00:00:16 WIB
Share Tweet Google +

Loading...

Metroterkini.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, tampak geram mendengar salah satu saksi terdakwa memberikan keterangan yang berbelit. Terdakwa Asril Jasda, yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Kampar merupakan saksi terdakwa Firdaus Direktur CV Paradise, selaku kontraktor. 

Persidangan yang dipimpin majelis hakim Amin Siswanto SH itu bermula ketika majelis hakim menayakan perintah penyusunan kontrak kegiatan, dan SPK yang dilakukan bawahannya, Hadi Firmansyah. 

" Itu hasil rapat pak, ada rapat dengan asisten II hadir seluruh camat juga, saya diminta hadir juga," jelasnya dalam persidangan Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (2/4/15). 

" Yang kami maksudkan itu siapa yang menyuruh Hadi Firmansyah untuk mempersiapkan kontrak kegiatan, dan SPK itu. Bukan rapatnya. Hadi itu kan bawahan saudara," jelas Hakim Anggota, M Suryadi

Pertanyaan ini kembali dijawab terdakwa dengan jawaban yang sama, sehingga penjelasan hakim kembali diulang-ulang, hingga akhirnya Asril Jasda menjawab tidak tahu.

" Kalau tidak ada yang menyuruh tidak akan ada pelaksanaan," tegas Hakim Suryadi. 

Sikap terdakwa Asril Jasda ini juga mengundang geram Jaksa Penuntut Umum (JPU) Marel SH. JPU pun melayangkan pertanyaan kepada Asril. Apakah terdakwa Firdaus, yang memperkenalkan diri sebagai orang dekat Bupati Kampar untuk meminta-minta proyek ke dinas-dinas, termasuk saat itu proyek pengadaan baju Koko. 

Usai mendengarkan keterangan saksi ini. Majelis hakimpun menutup persidangan dan dilanjutkan pekan depan.

Kasus berawal ketika Pemkab Kampar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,4 Miliar untuk pengadaan 15 ribu pasang baju koko. Kegiatan berlangsung pada tahun 2012 silam. Dalam pengerjaannya, pengadaannya yang dilakukan oleh terdakwa Firdaus, Direktur CV Paradise, selaku kontraktor tidak selesai sepenuhnya. Sehingga meyebabkan kerugian negara sebesar Rp 438 Juta. Perhitungan kerugian tersebut berdasarkan audit BPKP perwakilan Riau. 

Atas perbuatannya, keduanya didakwa dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal (3) juncto Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [**rtc]

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT