Herliyan Serahkan LAKIP dan PENJA 2015 ke Menteri PAN & RB

Sabtu, 28 Maret 2015 - 00:00:16 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Bertempat di ruang Sriwijaya Lantai II Kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Jakarta, Jum’at (27/3), Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh, menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2014 dan Penetapan Kinerja (PENJA) 2015 kepada Menteri PAN & RB yang diwakili Staf Ahli Menteri PAN dan RB, Hendro Wijaksono.

Rilis yang diterima wartawan dari Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri, turut mendampingi bupati, Inspektur Kabupaten Bengkalis H Mukhlis.

Usai penyerahkan, Bupati mengatakan, Pemkab Bengkalis konsisten dan senantiasa melakukan perbagai upaya mewujudkan serta menjadikan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel sebagai budaya dan kebutuhan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jajarannya.

Upaya dimaksud, kata Herliyan, bukan saja dalam pengelolaan keuangan daerah. Tetapi juga pada pengelolaan aset maupun pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga selain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dari sisi manajemen pemerintahan, imbuh Bupati, salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Bengkalis untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel tersebut, diantaranya dengan mengoptimalkan fungsi pegawasan. Baik itu pengawasan internal maupun eksternal.

Untuk internal, sambungnya, hal itu dilakukan dengan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Terutama Inspektorat Bengkalis.

Sedangkan eksternal, diantaranya dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warganya untuk ikut mengawasi setiap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan pelayanan yang dilakukan Pemkab Bengkalis.

“Selagi laporan atau informasi yang disampaikan masyarakat benar adanya, pasti diproses dan ditindaklanjuti. Tidak ada toleransi, jika ada Pemkab Bengkalis melakukan perbuatan yang menyalahi atau melanggaran peraturan perundang-undangan, akan ditindak tegas”, jelas Herliyan.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakatnya dalam pengawasan ini, paparnya, salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Bengkalis dengan menyediakan kotak-kotak pengaduan di berbagai tempat dan sampai ke pelosok-pelosok desa.

“Kalau memang tidak bisa disampaikan langsung kepada saya, laporkan melalui kotak-kotak pengaduan yang sudah disediakan. Tak perlu takut untuk melaporkan bila mengetahui atau menemukan penyimpangan-penyimpangan ataupun tindakan aparatur Pemkab Bengkalis yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegas Herliyan. [rdi]


loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT