Taufiqurachman Ruki, Kedua Kalinya Pimpin KPK

Rabu, 18 Februari 2015 - 00:00:09 WIB
Share Tweet Google +

Metroterkini.com - Guna mengisi kekosongan kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana dua dari empat pimpinannya tengah tersandung kasus pidana. Presiden Joko Widodo menunjuk Taufiequrachman Ruki kembali memimpin KPK untuk kali kedua. Jabatan ini pernah disandangnya pada 2003 hingga 2007 lalu.

Irjen Pol (Purn) Taufiequrachman Ruki dilahirkan di Lebak, Banten pada 18 Mei 1946. Lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1971 ini pernah menjadi anggota DPR RI selama tiga periode dan bergabung dengan Fraksi TNI/Polri.

Ruki terpilih menjadi Ketua KPK melalui mekanisme pemungutan suara usai uji kepatutan dan kelayakan yang digelar Komisi II DPR pada tanggal 16 Desember 2003. Pemilihan ketua dilakukan setelah sebelumnya lima pimpinan KPK dipilih.

Ketika itu, Ruki mendapat 43 suara, atau unggul satu suara dari Amien Sunaryadi, mantan BPKP/Masyarakat Transparansi Indonesia yang memperoleh 42 suara. Voting dilakukan dua kali oleh 44 dari 61 anggota Komisi II.

Berdasarkan voting kedua, Ruki terpilih menjadi Ketua KPK dengan mengantongi 37 suara. Perolehan suara empat lainnya adalah Amien Sunaryadi (6), Sjahruddin Rasul (1), Tumpak Hatorangan Panggabean (0), dan Erry Riyana Hardjapamekas.

Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Taufik dipilih menjadi anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2009-2014. Kini, untuk kedua kalinya dia terpilih kembali sebagai pimpinan KPK oleh Presiden Jokowi.

Setelah terpilih, Ruki langsung membuktikan kepemimpinannya dengan mengungkap kasus penyuapan anggota KPU, (alm) Mulyana W Kusumah terhadap tim audit BPK pada 2005. Mulyana saat itu disebut terlibat dalam kasus korupsi pengadaan kotak suara Pemilihan Umum 2004.

Terdapat sejumlah kasus besar yang ditangani Ruki saat menjadi Ketua KPK, yakni kasus korupsi pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD pada 2004. Kasus ini melibatkan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Bahkan, KPK juga sempat membongkar upaya penyuapan terhadap hakim Pengadilan Tinggi yang dilakukan kuasa hukum Puteh setahun setelahnya.

KPK era Ruki juga mengungkap kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo serta membongkar kasus korupsi di KBRI Malaysia pada 2005 yang melibatkan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, Eda Makmur. Eda diduga terlibat kasus korupsi pungutan liar atau memungut tarif pengurusan dokumen keimigrasian di luar ketentuan yang merugikan negara sebesar RM 5,54 juta atau sekitar Rp 3,85 miliar.

Pada 2006, KPK era Ruki menahan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri karena diduga terlibat korupsi dana nonbujeter di departemennya. [mdc]

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT