Mahfud MD: Hakim Tipikor Harus Diawasi

Rabu, 12 Oktober 2011 - 12:12:05 WIB
Share Tweet Google +

Loading...

Ketua MK Mahfud MD dari awal sudah ragu akan adanya Pengadilan Tipikor di daerah menyusul vonis bebas Walikota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad dari segala tuntutan jaksa. Karena itu, dia meminta hakim Tipikor di daerah harus diawasi ketat.

"Sejak dulu mau dibuka Pengadilan tipikor daerah, saya sudah ragu memang itu bisa merusak cara kerja di pusat," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan itu di sela-sela diskusi 'Reformasi Penegakan Hukum Indonesia di Hotel Sari Pan Pasifik Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (12/10).

Mahfud mengaku sedih dengan keputusan hakim Pengadilan Tipikor Bandung itu. Karena itu, dia juga meminta seleksi hakim Tipikor dievaluasi.

"Saya berharap di pusat Pengadilan Tipikornya diperkuat dan daerah harus diawasi ketat. Kalau perlu seleksi hakim supaya dievaluasi lagi. Ini memang sangat menyedihkan," tuturnya.

Dia mendukung langkah KY yang akan memeriksa hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Sebab kontroversi atas putusan itu terus bermunculan.

"Apa benar keputusan itu tidak masuk akal?" tanya wartawan.

"Itu belum saya baca kasusnya. Tapi biasanya tidak ada yang lolos di Tipikor, di Bandung selalu lolos," cetusnya.

Kasus Mochtar ini menjadi perkara pertama di KPK yang divonis bebas oleh hakim. Sedangkan dalam catatan Pengadilan Tipikor Bandung, kasus Mochtar menjadi kasus ketiga yang diputus tidak bersalah. Sebelumnya Pengadilan Tipikor Bandung membebaskan Wakil Wali Kota Bogor, Achmad Ru'yat dan Bupati Subang, Eep Hidayat. Terdakwa kasus korupsi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) On-line Cilacap, Oei Sindhu Stefanus juga divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah.

Sementara itu, PDI Perjuangan mengapresiasi putusan bebas murni Pengadilan Tipikor Bandung atas Mochtar. PDIP menghormati keberanian hakim untuk memutuskan berdasarkan hati nurani.

"Kita harus apresiasi putusan bebas Mochtar. Hakim berani, walaupun menanggung risiko akan dihujat sebagai 'prokoruptor'. Kita tidak boleh langsung apriori sama hakim, mereka berani memutuskan berdasarkan hati nurani," kata Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan.**/dt/mtc

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT