Pansus JSR Meranti Gagal, Dewan Dukung ke KPK

Sabtu, 14 Februari 2015 - 00:00:09 WIB
Share Tweet Google +

Loading...


Metroterkini.com - Meskipun beberapa waktu lalu, wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) proyek multiyears Jembatan Selat Rengit (JSR) akan dibentuk, namun sampai saat ini tidak ada lagi kabar beritanya. Usulan tersebut menghilang, seiring perkembangan kelanjutan pembangunan proyek multiyears.

Menanggapi kondisi tersebut, Hafizan Abbas, anggota DPRD Kkepulauan Meranti belum lama ini mengaku tidak heran dan sudah memprediksi sejak awal, jika wacana pembentukan Pansus dua proyek multiyear akan gagal. 

"Kalau soal usulan atau wacana pembentukan Pansus proyek multiyear proyek JSR dan Pelabuhan Dorak sebenarnya sudah sejak dulu dikemukakan. Ususlan Pansus itu sudah mengemuka sekitar tahun 2012 lalu," kata Hafizan Abbas lagi.

Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) proyek multiyears Jembatan Selat Rengit (JSR) dan Pelabuah Dorak kala itu sempat digaungkan. "Kita sendiri yang saat itu masih di partai democrat dan oleh sejumlah politisi lain seperti HM Adil yang saat ini jadi anggota DPRD Riau dan Amyurlis dari PBR yang kini loncat ke PAN serta termasuk ada beberapa nama anggota dewan lainya. Usulan tersebut hanya sebatas usulan,"katanya.

Dua proyek multiyear sesuai kontrak berakhir pada 31 Desember 2014 dari jadwal pengerjaan penyelesaian proyek tersebut memakan waktu tiga tahun. Belum lagi pada waktu yang sama pemilihan anggota legislative pun berlangsung, maka dinamika politik yang terjadi, semakin menjauhkan rencana atau wacana untuk membentuk Pansus.

“Karena sejak awal kita sangat mengetahui perosoalan carut marutnya proses pelaksanaan kegiatan pembangunan kedua pekerjaan proyek multiyear tersebut. Mulai proses lelang, maupun proses pengerjaan tahun pertama tepatnya tahun 2012,2013 dan sampai dipenghujung tahun 2014 sesuai waktu berakhirnya massa pelaksanaan kontrak kerja. Maka saya yang Alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat untuk duduk sebagai wakil rakyat untuk kedua kalinya, mencoba dan berupaya menunaikan rencana kita membentuk Pansus yang notabenenya ususlan tersebut sebagai wujud jalankan undang-undang," katanya.

Lebih parah lagi, masalah status lahan yang digunakan untuk pembangunan proyek Jembatan Selat Rengit, yang kenyataanya sampai detik ini statusnya tak jelas. "Jika memang ada lahan masyarakat yang terkena untuk lokasi pengerjaanya, ternyata belum diganti rugi. 

"Saat ini soal izin pemanfaatan lahan tidak disetujui oleh Menhut RI, belum lagi persetujuan dari Dirjen Binamarga Kementerian PU, yang juga tak kunjung muncul. Parahnya lagi soal kesepakatan MoU tentang dana sheering dengan APBD Riau maupun APBN yang tidak kunjung terpenuhi," katanya.

"Jadi wajar dan sangat setuju, jika terbengkalainya pengerjaan kedua proyek tersebut untuk ditindak lanjuti oleh pihak penyidik tipikor, kalau perlu KPK lah yang mengusut," pungkasnya. [def]

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT