Pencatatan Serikat Kerja di Ganjal Disnaker Inhu

Kamis, 12 Februari 2015 - 00:00:19 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Menyoal pencacatan serikat, tidak paham maksdud hingga di ganjal pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Inhu. Pasalnya, UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat dan Kepmen No.16 Tahun 2001 tentang syarat pencacatan serikat, tidak di wajibkan harus ada memiliki menimal 5 (lima) Pengurus Unit Kerja (PUK), kecuali pembentukan.

Sedangkan pembentukan, telah terbentuk secara nasional mulai tingkat pusat hingga daerah yakni’ Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat propinsi dan hingga tingkat daerah seperti Dewan Pengurus Cabang (DPC). Jadi acuan UU No.21 Tahun 2000 tentang serikat itu, menyoal masalah pembentukan.

“Hanya saja secara legal pemerintahan, harus dicatatkan sebagaimana yang diatur Kepmen No.16 Tahun 2001 tentang syarat pencatatan.”jelas Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC.FSP PP – KSPSI ) Inhu L.Manurung Kamis,(12/2).

Disesalkan lagi, fungsional yang menangani pencatatan selalu berdalih harus ada 5 PUK, sedangkan Kepmen tentang syarat pencatatan tidak ada mengatur untuk mewajibkan. Sehingga mereka dinilai kurang memahami aturan soal yang mengatur tentang serikat, termasuk syarat pencatatan. Artinya pihak Disnaker melalui fungsional yang menangani pencatatan tersebut, membuat penafsiran yang salah.”ucap tudingnya Manurung.

Meski demikian jika harus ada 5 PUK untuk syarat pencatatan jelasnya lagi’ mengapa di beberapa Serikat lainnya yang mengakui bahwa mereka telah mendapatkan pencatatan tanpa ada sebelumnya PUK. “Ada apa yang terjadi ditubuh Disnaker Inhu, jangan – jangan ada kepentingan hingga mengganjal serikat yang resmi mendapat pencatatan.”

Perlu diketahui  jelasnya, apa resep Serikat yang tanpa memiliki PUK dengan mudah mendapatkan pencatatan. Hal ini perlu dipertanyakan juga sebagai fungsi pelayanan pencatatan Disnkaer Inhu.”tandasnya menutup.

“Benar pencatatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92 , telah di dapat dari Disnkaer Inhu sejak bulan lalu. “dan untuk mendapatkan tersebut, saat itu belum memiliki PUK yang shingga dini hari masih 2 PUK berdiri. Tapi sosialisasi pembentukan telah berjalan di beberapa perusahaan. “jelasnya Ketua SBSI 92 Kab Inhu Ridwan menjawab wartawan saat di konfirmasi melalui seluler henphonnya.

Demikian juga Asisten Umum Perusahaan PTP Nusantara V, Sutiardi juga mengaku telah memiliki pencatatan Serikat Pekerja Perkebunan (SPBun) dari Disnaker Inhu yang saat ini telah berjalan. Dan soal PUK akuinya tentu ada. “Jawabnya singkat tanpa menyebut berapa jumlah PUK di dalam satu perusahaan tersebut.

Menyinggung adanya terjadi pencatatan serikat yang di keluarkan pihak Disnaker Inhu, yang di duga belum memiliki syarat PUK.”Kabid Tenaga Kerja di Disnaker Inhu, Samsul Isbar tidak bisa menjawab. Bahkan soal jumlah serikat yang tercatat, juga saling lempar bola dengan fungsinalnya yang menangani pencatatan.

Hal senada Kasi perselisihan Tenaga Kerja, Sutrisno juga melempar bola dengan atasannya kepada Kabid Tenaga Kerja. “Lebih layak menjelaskan Kabid Tenaga Kerja soal jumlah serikat yang tercatatat, karena saya ini tidak ada hak menjawab itu. “Elaknya dengan dalih ingin mengikuti rapat di Badan Kepegawaian Diklat (BKD) Rengat. [setia]

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT