Buang Sampah Sembarangan, Warga Terancam Denda

Jumat, 06 Februari 2015 - 00:00:15 WIB
Share Tweet Google +

Loading...

Metroterkini.com - Dinas Pasar dan Kebersihan (DPK), Kabupaten Bengkalis bakal menerapkan denda dan atau kurungan dalam rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pengelolaan sampah yang tengah digodok DPRD Bengkalis.

“Ranperdanya sudah kita ajukan ke dewan, saat ini sedang dalam tahap pembahasan. Kalau tidak ada perubahan akan disahkan menjadi Perda. Maka sanksi tersebut akan kita berlakukan,” kata Kepala Dinas DPK Bengkalis, H Indra Gunawan kepada wartawan, belum lama ini.

Dikatakan Indra, sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Bengkalis untuk meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Untuk itu, setiap warga harus menyadari bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tangung jawab petugas kebersihan bukan hanya tanggung pemerintah.

Indra menegaskan, sampai saat ini masih banyak warga yang belum menyadari tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan. Karena itu perlu diterapkan sanksi agar mereka bisa merubah prilaku yang tidak terpuji tersebut.

“Dimana-mana kita masih sering melihat orang buang sampah sembarangan, baik itu di jalan, di perkantoran, maupun di tempat-tempat umum. Ini merupakan bentuk prilaku yang tidak terpuji,” ujar Indra.

Ia berharap sebelum sanksi diberlakukan, warga bisa merubah prilaku dalam hal kebersihan.

“Terutama sekali kepada keluarga, ajarkan anak untuk mengamalka pola hidup bersih. Insyaallah ketika besar nanti, mereka akan terbiasa hidup bersih,” ujar Indra.

Saat ditanya berapa jumlah denda ataupun kurungan bagi warga yang membuang sampah sembarangan, Indra mengatakan, nanti akan disampaikan kalau Ranperda tersebut sudah disahkan menjadi Perda.

“Pada intinya, Ranperda ini mengatur secara detail tangung jawab Pemerintah, masyarakat maupun kelompok-kelompok organisasi dalam menjaga lingkungan yang bersih,” kata Indra lagi.

Sebelumnya diberitakan, Pansus Pengelolaan Sampah DPRD Bengkalis beberapa waktu lalu mengadakan studi banding ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan masukan tentang struktur dan materi Ranperda.[rdi]

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT