Bupati Rohul Nilai 56 Perusahaan Belum Patuhi Aturan K3

Rabu, 04 Februari 2015 - 00:00:06 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Bupati Rokan Hulu (Rohul) Achmad mengatakan sekitar 56 perusahaan di daerahnya belum sepenuhnya mematuhi aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Diakuinya, puluhan perusahaan itu belum mendaftarkan diri sebagai peserta K3 ke dinas terkait.

Demikian kata Bupati Achmad saat menghadiri acara Pencanangan Bulan K3 di PT Ekadura Indonesia (EDI) berlokasi di Desa Koto Raya Kecamatan Kuntodarussalam, Rabu (4/2/15).

Bupati menegaskan puluhan perusahaan bermasalah itu akan dipanggil, untuk dimintai penjelasan dan selanjutnya diberi pembinaan.

"Sehingga mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta memberikan hak-hak karyawan sesuai ketentuan," tegas Bupati Achmad.

Bupati dua periode itu mengimbau seluruh perusahaan di daerah lebih kooperatif, dan bertanggungjawab terhadap keselamatan seluruh karyawan. Bukan sekedar mencari untung sebesar-besarnya, sementara karyawan dan warga sekitar sengsara.

"Ikutilah ketentuan yang ada. Meski produktifitas diutamakan, namun keselamatan karyawan harus dikedepankan," imbaunya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Rohul Herry Islami mengaku, bahwa Pencanangan Bulan K3 bertujuan meningkatkan kesadaran dan ketaatan kesalamatan kerja, yakni dalam menuju masyarakat industri yang sejahtera, serta upaya menekan angka kecelakaan kerja.

Selain itu, seuruh perusahaan juga diminta wajib menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja (SMK3). Pasalnya, keselamatan pekerja harus diutamakan.

Sesuai catatan Disosnakertrans Rohul, dari 138 perusahaan, 82 perusahaan sudah mentaati aturan, sedangkan 56 perusahaan lain belum mendaftarkan diri sebagai peserta K3 ke dinas itu. Dia menilai, puluhan perusahaan ini belum mematuhi peraturan Undang-Undang.

Herry mengungkapkan data per Januari 2015, jumlah karyawan di perusahaan sekitar 24 ribu. Sayangnya, baru sekitar 19 ribu yang telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsotek). Dan selebihnya, masih status tenaga kerja borongan atau Buruh Harian Lepas atau BHL.

Menurut Herry, hal itu akan terus diupayakan, sehingga seluruh masalah tenaga kerja diakomodir sebaik mungkin oleh perusahaan. Masih banyak karyawan yang belum dilengkapi alat perlindung sesuai standar atau safety.

"Malah kita sering menemukan, masih ada manajemen enggan menggunakan safety. Ada juga tenaga kerja yang kurang memahami manfaatnya," jelas Herry.

Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rohul ini mengakui Pemkab Rohul terus berupaya melakukan pendekatan dengan perusahaan, sampai mereka menyadari perlunya safety bagi seluruh karyawannya. [adv-humas]

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT