Pemkab Rohul Segera Bentuk PPID di Setiap SKPD

Selasa, 03 Februari 2015 - 00:00:14 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) segera bentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pembentukan PPID di seluruh PPID merupakan komitmen Pemkab Rohul dalam menciptakan program pemerintah yang transparan dan bersih.

Rencana pembentukan PPID diawali dengan sosialisasi sehari di Convention Hall Masjid Agung Madani Islamic Center Pasirpangaraian, Selasa (3/2/15). Sosialisasi ini dihadiri Bupati Rohul Drs. H. Achmad M,Si didampingi Asisten I Setdakab Rohul Juni Safrin, seluruh Kepala dan Sekretaris SKPD, Camat dan Sekretaris Camat, serta para pejabat terkait lainnya.

Bupati Achmad mengatakan pembentukan PPID sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 356/7498/SJ, tanggal 16 Desember 2014. Program ini dinilainya mendukung e-government, termasuk Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK).

Bupati menjelaskan, dibentuknya PPID akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah di seluruh SKPD. Termasuk transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Adanya Peraturan Presiden (Perper) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), menetapkan aksi yang harus dilakukan pemerintah daerah.

Aturan itu erat kaitanya dengan PPID, akan ciptakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Pengolahan Data Elektronik (PDE). Setiap kinerja akan disampaikan ke Bappeda Provinsi Riau, Kemendagri dan Bapenas.

"Nanti akan ada penilaian dari Lembaga Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Penilaian langsung dikoordinatori Presiden RI Joko Widodo," kata Bupati Achmad.

Masih di tempat sama, Ketua KPID Provinsi Riau Mahyudin Yusdar menyebutkan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap warga negara Indonesia (WNI). Program PPID juga merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Menurut Mahyudin, setiap WNI punya hak memperoleh informasi, karena merupakan hak asasi manusia dan sudah menjadi keterbukaan informasi publik.

"Ini merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik," kata Mahyudin.

Keterbukaan informasi publik, sambung Mahyudin, merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lain, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Hal itu tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sementara itu, Koordinator Sekretariat PPID Provinsi Riau, Junaidi, mengatakan sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010, tentang organisasi pengelola Informasi dan dokumentasi, salah satu tugas PPID harus menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

Dengan tugas itu, PPID akan menetapkan standar pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyelenggraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Junaidi mengungkapkan di Provinsi Riau sendiri baru enam Kabupaten/ Kota yang telah membentuk PPID. Kabupaten Rohul merupakan daerah ke tujuh yang akan membentuknya.

"Pembentukan PPID ini wajib dilakukan seluruh Pemerintah Daerah. Tujuannya sebagai mendukung kinerja pemerintahan," jelas Junaidi di sela-sela acara Sosialisasi Pembentukan PPID. [adv-humas]

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT