Penghentian Aktivitas PT IP Dinilai Cacat Hukum

Rabu, 28 Januari 2015 - 00:00:18 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Persoalan kebijakan penghentian aktivitas kegiatan usaha perkebunan PT.Inecda Plation (IP) di areal 3.108.147 hektar, dinilai “cacat hukum”. Pasalnya secara formal, Pemkab Inhu melalui tim Dinas Perkebunan (Disbun) Inhu sesuai No.870/Disbun-S/1/2015/032 tanggal 9 Januari 2015 tersebut, dihentikan total kegiatannya.

Namun penghentian itu hanya hitung hari saja, dimana pihak PT.IP belum melengkapi legalitas sesuai aturan UU tentang perkebunan, karena saat ini perusahaan masih mengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) mereka.

Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekda Kab Inhu H Agus Rianto kepada wartawan, Rabu (18/1) mengatakan, dalam hal pengambilan kebijakan apapun bentuk permasalahannya merupakan kewenangan Bupati Inhu, untuk ini H Yopi Arianto SE apalagi yang diambil kebijakan itu adalah prinsip sifatnya.

Sebagaimana diketahui bahwa, penghentian aktivitas usaha perkebunan terhadap PT Inecda dikarenakan tidak memiliki izin diatas lahan seluas 3.108,147 Ha, sementara lahan tersebut sudah ditanami kelapa sawit bahkan sudah dipanen oleh pihak perusahaan milik Bangsa Korea itu.

Atas dasar itu sebutnya, Sekdakab Inhu HR Erisman telah membuat kebijakan dalam menerbitkan surat penghentian aktivitas usaha perkebunan PT.IP  sesuai No. No.870/Disbun-S/1/2015/032 tanggal 9 Januari 2015 dengan menggunakan kop surat Sekretariat Daerah, dan menanda tanganinya HR.Erisman An.Bupati Inhu.

Agus Rianto menjelaskan, surat penghentian aktivitas itu merupakan kebijakan, dan surat itu seharusnya ditanda tangani Bupati Inhu Yopi Arianto, bukan An. Bupati Inhu yang ditanda tangani oleh Sekdakab Inhu, HR Erisman, karena surat itu merupakan kebijakan Bupati Inhu.

Sebutnya, surat penghentian aktivitas usaha perkebunan yang menggunakan kop surat sekretariat daerah dan ditanda tangani An. Bupati Inhu, Sekretaris Daerah, Drs HR Erisman MSi adalah, dinilai cacat hukum.

Maka jika ada surat penghentian aktivitas usaha perkebunan terhadap PT Inecda itu, dan karena pihak PT Inecda sudah menjalankan aktivitasnya kembali, mana surat pencabutan penghentian aktivitas itu, karena ketika adanya penghentian pasti ada pencabutannya, sedangkan pihak perusahaan sudah beraktifitas kembali.”ungkapnya lagi sambil bertanya.

Meski perizinan belum dimiliki oleh pihak perusahaan, karena yang namanya melanggar hukum tentu bisa jadi penyelesaiannya dilakukan secara hukum pula, tutup Agusrianto.

Sementara Humas PT.IP, Joko Dwiyono tidak berani berkomentar dan jawabnya. "Saya tidak tahu menahu tentang penghentian aktivitas yang dilakukan Sekdakab Inhu,HR Erisman sebagaimana suratnya yang disampaikan kepada Direktur PT Inecda Plantation di Pekanbaru itu, hingga sempat terhentinya aktivitas perkebunan," jawab Joko singkat. [setia]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT