Herman Abdullah: Pekanbaru tak Pernah Devisit Anggaran

Jumat, 30 September 2011 - 23:45:10 WIB
Share Tweet Instagram

Mantan Wako Pekanbaru, H. Herman Abdullah membantah pernyataan Pj Walikota Syamsulrizal yang mengatakan Pekanbaru defisit anggaran. Selama Herman menjadi Wako tidak pernah terjadi defisit malah sejak 3 tahun terakhir terjadi SILPA.

Herman mengatakan, selama menjadi Walikota Pekanbaru tidak pernah terjadi defisit anggaran, malahan terdapat SILPA. "2010 ada SILPA Rp 13 miliar, SILPA 2009 Rp 27 miliar, 2008 ada SILPA Rp 104 miliar. Jadi tidak ada defisit, malahan waktu saya tinggalkan masih ada Rp 6,7 miliar. Tidak ada defisit, malu kita Pekanbaru dikatakan tidak ada uang. Defisit harus diputuskan bersama DPRD, dan tidak bisa ditengah aggaran melainkan akhir aggaran," kata Herman.

Sesuai pernyataan Penjabat Walikota Pekanbaru Sjamsurizal yang meralat jumlah defisit anggaran APBD Pekanbaru dari Rp 83 miliar menjadi Rp 147 miliar, yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pemungutan suara ulang (PSU) Kota Pekanbaru. Atas perubahan angka defisit itu, Sjamsurizal menyatakan berani bertanggungjawab dan siap diadakan investigasi apabila audit yang dilakukan tidak sesuai standar analisis keuangan.

"Kita siap bertanggungjawab, defisit anggaran sebenarnya Rp 147 miliar bukan 83 miliar. Itu karena DBH Migas tidak disetor secara utuh hanya 80 persen pada 2011 ini, dan 20 persen lagi pada 2012. Jadi defisitnya Rp 144 miliar ditambah Rp 3 miliar tahu lalu, totalnya Rp 147 miliar," kata Penjabat Walikota Sjamsurizal saat sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Jumat (30/9).

Sjamsurizal mengatakan, PAD Kota Pekanbaru pada 2011 tidak mencapai target, karenanya akan dilakukan perubahan dalam APBD Perubahan untuk anggaran PSU. Selaku Penjabat Walikota, kata Sjamsurizal, ia telah mengumpulkan SKPD untuk melakukan rasionalisasi dan diperoleh anggaran Rp 32,5 miliar dan masih kekurangan lagi sekitar Rp 47 miliar. "Kita ingin rasionalisasi dengan mengumpulkan SKPD, bukan proyek dan ini akan kita selesaikan dengan DPRD," katanya.

Secara terpisah Herman Abdullah juga menyampaikan, soal anggaran PSU,  ia telah berusaha untuk mengganggarkan anggaran PSU begitu mengetahui ada putusan dari MK dengan membahas bersama dengan KPU Pekanbaru. Dalam pembahasan itu, dispekati anggaran PSU Rp 6,9 miliar yang digunakan untuk KPU, Panwanslu, serta dana pengamanan Pemilukada untuk TNI dan Polri.

"Waktu Penjabat Walikota baru menjabat, anggaran tetap masih disetujui tetapi pada pembahasan ketiga dikatakan tidak ada lagi dinyatakan defisit. Jadi kemauan saya sangat tinggi, tetapi karena saya menjelang akhir jabatan saya serakan ke Sekko untuk menindaklanjuti karena dia yang tahu anggaran. PSU itu prioritas," katanya.

Terkait hal ini kuasa hukum pasangan Septina Primawati Rusli-Erizal Muluk (Berseri), Bambang Widjanjo mempertanyakan sikap mantan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah yang dinilai lempar batu sembunyi tangan. Menurutnya, jika Herman memiliki keinginan untuk tidak menunda PSU harusnya anggarannya bisa langsung di ketok bukan hanya sekedar lisan, padahal selaku walikota masih memiliki kewenangan.

"Kita tanya soal posisi keuangannya juga tidak tahu, bagaimana mau mengkonter kalau tidak tahu. Harusnya di cek dulu, jangan katanya-katanya dan mengatakan setuju, tapi posisi keuangan tidak tahu. Tidak cukup hanya niat baik saja, sementara yang kena dampaknya penggantinya seakan-akan merekayasa untuk menunda PSU," kata Bambang.

Kuasa hukum pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi (PAS), Yusril Ihza Mahendra merasa tidak senang dengan pertanyaan Bambang Widjojanto yang memojokkan Herman Abbdullah, saksi yang dihadirkannya. Yusril pun kemudian meminta agar Herman mengungkap jatidiri Sjamsurizal yang juga sebagai Kepala Inspektorat Pemprov Riau, sehingga audit yang dilakukan menimbulkan konflik interest.

"Bagaimana mungkin walikota mengaudit dirinya sendiri jelas akan menimbulkan konflik interest. Sebaiknya Pak Herman Abdullah siapa sebenarnya Penjabat Walikota Pekanbaru," kata Yusril.

Herman Abdullah sendiri merasa enggan menyebutkan jabatan lain yang saat ini diduduki Sjamsurizal, karena Herman menilai yang bersangkutan adalah sahabatnya. "Saya tidak enak bila mengatakan, karena pak Sjamsurizal adalah sahabat saya. Pak Yusril sudah tahu sendiri," kata Herman.

Mahfud MD kemudian selaku Ketua Hakim Panel sidang tersebut meminta agar Herman Abdullah tidak ragu menyebutka jabatan lain yang diduduki Sjamsurizal. "Pak Sjamsurizal juga duduk sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Riau," kata Herman lagi. "Jadi Penjabat Walikota juga sebagai Kepala Inspektorat, ini akan menjadi pertimbangan putusan MK," kata Mahfud.

Dalam sidang ini, MK juga mendengar keterangan dari Kemenkeu dan Kejagung. Dari Kemenkeu yang dimintai keterangan adalah dari Biro Hukumnya diwakilim Panatian Siagian, sedangkan dari Kejagung adalah Direktur Penyidikan Pidsus Arnold K. Kemenkeu diminta pendapat seputar penggunaan dana APBD, dana perimbangan yang ditransfer pusat ke daerah, sementara dari Kejagung diminta pedapat seputar penyimpangan anggaran dengan pertanggungjawaban fiktif.

Sidang juga mendengar keterangan beberapa saksi terkait mutasi jabatan yang dilakukan Penjabat Walikota, antara lain manta Camat Sinapelan Junaidi, Sekcam Sinepelan Jaman Chandra dan Lurah Kulim Asrizal. Mereka mengatakan, mutasi tersebut melanggarkan peraturan dan tidak sesuai rekomendasi Mendagri yang tidak membolehkan adanya demosi dan nonjob.

Sidang juga sempat membahas masalah calon Walikota pasangan PAS, Firdaus yang memiliki dua istri di Pekanbaru dan Jakarta. Namun, pembahasan masalah tersebut dihentikan oleh Mahfud selaku Ketua Panel dan menyatakan, tidak relevan dibahas dalam sidang tersebut. Mahfud akhirnya membatalkan rencana Kapolres Pekanbaru untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut. Mahfud memerintahkan agar kasusnya diselesaikan secara pidana atau perdata, bukan di MK.

Putusan perkara penundaan PSU akan diputuskan pada pekan depan yang akan diberitahukan 3 hari kepada masing-masing pihak yang berpekara. MK memberikan kesempatan kepada masing-masing kuasa hukum untuk menyampaikan permohonan petitum atau kesimpulan semenatara, dan menyerahka bukti-bukti tambahan paling lambat pada Senin (3/10) pukul 16.00 WIB.**/rtc/mtc


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT