Ini Alasan PN Bengkalis Soal Penangguhan Penahanan Bos PT NSP

Kamis, 15 Januari 2015 - 00:00:17 WIB
Share Tweet Google +

Metroterkini.com - Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis melalui Humas Pengadilan Negeri Bengkalis Melki Salahuddin SH, beralasan ditangguhkannya Erwin terdakwa dalam perkara kebakaran hutan dan lahan karena yang bersangkutan koperatif.

Selain itu, juga ada jaminan dari istri terdakwa Erwin, Delvi Santi dan Eris Ariaman selaku Direktur Utama PT NSP.

Penahanan Erwin ditanggukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan surat penetapan penangguhan penahanan No 549/Pen.Pid/2014/PN.BLS.

Erwin dihadapkan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam perkara Karhutla di Kepulauan Meranti. Ia kemudian ditahan di Lapas Kelas II A Bengkalis.

Dalam proses persidangan di PN Bengkalis, terdakwa Erwin yang dinilai kooperatif kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim

Dan tertanggal 13 Januari 2014, Erwin yang menjabat sebagai pimpinan cabang PT NSP itu pun menghirup udara segar setelah keluar Lapas II A Bengkalis sejak senin malam kemarin.

Menurut Humas Pengadilan Negeri Bengkalis Melki Salahuddin SH ketika ditemui wartawan menjelaskan, dalam perkara ini ada tiga terdakwa, Eris Ariam, Ir Erwin dan Noto Dwi Triyono.

“Yang dilakukan penahanan adalah perkara atas terdakwa Ir. Erwin sendiri. Pengajuan permohonan penangguhan penahanan terdakwa Erwin sudah dilakukan beberapa kali, secara tertulis sudah diajukan 3 kali. Yakni pada sidang pertama, pertengahan dan pada sidang senin kemarin,” kata Melki, Kamis (15/1).

Selain permintaan permohonan itu, papar dia, juga dilampir surat pernyataan jaminan dari istri dan Direktur Utama PT NSP, Eris Ariaman.

“Setelah tiga kali sidang, Majelis memandang terdakwa koorperatif, setelah bermusyawarah, Majelis berpendapat mengabulkan permohonan terdakwa, itu adalah alasan subjektif,” jelas Humas PN Bengkalis.

Selain alasan subjektif, lanjut Melki, ada alasan objektifnya secara hukum berdasarkan jaminan sesuai Pasal 31 KUHP yang menyatakan bahwa pejabat yang berwenang pada tingkat pemeriksa dapat menangguhkan penahanan.

“Jadi, sesuai dengan tingkat pemeriksaan di Pengadilan, hakim dapat melakukan penangguhan penahanan dengan jaminan orang atau dengan jaminan uang. Di perkara ini Majelis berpendapat lebih tepat dijamin oleh orang, Erwin dijamin oleh 2 orang yakni Istrinya Delvi Santi, dan Eris Ariaman Direktur PT NSP,” ungkap dia.

Walau dengan jaminan orang tambahnya, juga ada syarat- syarat yang telah ditetapkan Majelis hakim. Diantaranya, penjamin menjamin yang ditangguhkan tidak melarikan diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan menghilangi barang bukti.

Seterusnya, jika terdakwa melarikan diri, dan selama 3 bulan tidak ditemukan, Majelis menetapkan bahwa penjamin wajib membayar kepada Negara uang sebesar Rp1 miliar,”pungkas Melki Silahuddin. [rdi]

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT