RUU Penyelenggaraan Pemilu Selesai Dibahas

Kamis, 15 September 2011 - 15:17:08 WIB
Share Tweet Google +

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggara Pemilu selesai dibahas dan telah disahkan dalam pengambilan keputusan tingkat pertama, Kamis (15/09) siang.Persetujuan draf telah ditandatangani pimpinan Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi di Jakarta.

"Untuk disahkan dalam rapat paripurna tanggal 20 September, menjadi undang-undang," kata Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap, di DPR, Kamis 15 September 2011. Penandatanganan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat pertama untuk draf perubahan atas RUU nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Sembilan fraksi di parlemen bulat menyetujui itu. Meski sebelumnya sempat alot apakah parpol boleh mendaftar jadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). PAN dan Demokrat sempat berbeda pandangan terkait syarat anggota KPU.

Pemerintah juga berpandangan KPU harus dari unsur non-parpol. Setelah pembahasan panjang sejak awal tahun ini, akhirnya semua sepakat unsur parpol bisa daftar KPU. Titik komprominya, mereka yang menjadi calon anggota KPU harus mundur dari parpol saat mendaftar. Sebab, tujuh fraksi berpandangan mundur dari parpol saat terpilih.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan bahwa pemerintah dapat memahami berbagai pemahaman yang cukup variatif. "Terkait dengan syarat menjadi anggota KPU dan Bawaslu, pemerintah dapat memahami sebagai aspirasi yang berkembang dalam kehidupan demokrasi," kata Gamawan.

Tambahnya pembahasan substansi dalam perkembangannya signifikan. Menurut dia, perubahan lebih dari 50 persen dan beberapa di antaranya bersifat mendasar. "Tidak hanya perubahan undang-undang, tapi sebagai pembentukan undang-undang baru," katanya.

Substansi baru itu antara lain, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, khususnya di Bawaslu provinsi menjadi lembaga permanen, sehingga efektifitasnya meningkat. Kemudian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga permanen yang tugasnya menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. **/mtc

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT