Pemilu 2014 Harus Direformasi

Rabu, 14 September 2011 - 15:35:58 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Poros Ampera merupakan forum parpol yang beranggotakan Partai Gerindra, Partai Buruh, PSI, PNI Marhaenisme, PPNUI, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, dan Partai Pemersatu Bangsa. Poros Ampera meminta kepada semua pihak untuk melakukan reformasi dalam Pemilu tahun 2014 mendatang.

"Di Pemilu 2014 nanti tidak ada calon yang menjadi jagoan sebelumnya, serta tidak ada calon yang ditokohkan. Untuk itu semua calon yang bakal maju semunya bisa dikatakan sejajar," ungkap Koordinator Konfederasi Partai Politik Poros Ampera Sonny Pudjisasono di sela-sela halalbihalal di kantor DPP Partai Gerindra di Bilangan Ragunan, Jakarta Selatan.

Sonny yang juga Ketua Umum Partai Buruh itu mengatakan, jika pemilu bersih gagal diwujudkan pada 2014, maka pemilu-pemilu berikutnya akan lebih membahayakan kelangsungan hidup bernegara.

"Bisa dikatakan tahun 2014 merupakan akhir dari masa transisi demokrasi di Indonesia. Jadi, akan sangat menentukan perjalanan demokrasi kita mendatang," tuturnya. Untuk itu, Poros Ampera mendorong dilakukannya reformasi pemilu, baik dari segi aturan, penyelenggara, hingga pelaksanaan.

"Kita semua mengakui Pemilu 2009 sangat carut marut, dimana ada pemalsuan surat MK dan lain sebagainya. Ini harus jadi pelajaran. Harus ada gerakan besar-besar untuk melakukan perubahan agar Pemilu 2014 berjalan dengan baik," papar Sonny.

DPR RI yang bertugas membuat aturan main, kata dia, harus benar-benar bisa menghasilkan aturan yang baik, jauh dari upaya untuk menguntungkan segelintir parpol yang memiliki wakil di parlemen namun merugikan kepentingan nasional.

Demikian pula dengan kasus tidak independennya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota harus juga mendapatkan perhatian yang serius. Sonny juga meminta aturan penentuan anggota legislatif dengan sistem suara terbanyak ditinjau ulang karena ternyata justru banyak menghasilkan masalah, baik memunculkan ada permainan caleg dengan anggota KPU maupun sengketa di MK.

"Tujuannya memang baik, tapi di lapangan justru banyak mudharatnya. Terjadi persaingan kotor baik antarcaleg satu partai maupun dengan caleg partai lain. Banyak kursi haram. Sama sekali tidak membawa kemaslahatan bagi rakyat," paparnya.**/mtc


loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT