Anggaran Pendidikan di Ranperda APBD Bengkalis Kurang 20%

Rabu, 17 Desember 2014 - 00:00:19 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Fraksi -fraksi di DPRD Bengkalis mengritik kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mengurangi anggaran pendidikan sesuai amanah UU Pendidikan atau masih di bawah 20%.

Hal ini disampaikan fraksi dalam pandangan umum terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD 2015 melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua, Kaderismanto, Selasa (16/12) malam.

Selain itu, sejumlah fraksi juga menyorot besarnya silpa tahun 2014 yang diprediksi mencapai angka Rp885,8 miliar.

Seperti disampaikan Fraksi  Golkar melalui juru bicaranya, Hj Aisyah, bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang hendaknya diimbangi dengan mempercepat proses dan tahapan yang logis sehingga serapan anggaran bisa maksimal.

Seperti melakukan proses pelelangan yang cepat dan tepat waktu, meningkatkan pengawasan yang lebih intensif dari lembaga pemerintahan lainnya, legislatif dan yudikatif.  

Fraksi Golkar juga mengharapkan Pemkab meningkatkan pelayanan publik, seperti raskin, fasilitas dan pelayanan kesehatan dan pendidikan.     

Harapan senada disampaikan Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Bangsa melalui juru bicaranya Irmi Syakip Arsalan. Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Bangsa berharap serapan APBD tahun 2015 harus meningkat sehingga tidak meninggalkan  silpa yang sangat besar.

Sungguh sangat disayangkan sangat besar uang rakyat tidak bisa berputar dan bermanfaat dalam anggaran 2014.

Menurut fraksi Gabungan Persatuan Nurani Bangsa, jika dana sebesar itu dimanfaatkan untuk infrastruktur dasar, kesejahteraan guru dan program ekonomi produktif bagi rakyat, tentunya akan bermanfaat.

Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional  melalui juru bicaranya Rianto dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui juru bicaranya Susianto SR, menyoroti tentang alokasi anggaran pendidikan yang belum mencapai angka 20% dalam rancangan APBD Bengkalis 2014.

Dari catatan Fraksi PKS,  anggaran untuk pendidikan yang diusulkan dari rancangan APBD 2015 baru 19,39 persen, sementara UU Pendidikan mengamanatkan 20%.

Selain persoalan pendidikan, Fraksi PAN juga menyoroti bidang pelayanan kesehatan yang masih banyak harus dibenahi, baik soal kelengkapan pendukung rumah sakit dan puskesmas, ketersedian obat, fasilitas pasien maupun tenaga medis. Kemudian mewujudkan status RSUD Bengkalis dan RSUD Duri menjadi Badan Layanan Unit Daerah (BLUD).

Sementara Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Indrawan Sukmana, meminta kepada Pemkab untuk meningkat porsi belanja langsung sehingga hakekat APBD sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat bisa tercapat. 

Fraksi ini mendorong  Pemkab Bengkalis untuk memanfaatkan secara optimal semua pendaptan dan penerimaan untuk program yang prioritas.
 
Kemudian Fraksi PDI-P Restorasi melalui jubirnya Johan Wahyudi menyoroti masih banyak infrastruktur dasar seperti jalan yang belum terpenuhi atau belum tersentuh, khusus di wilayah perdesan. 

Selanjutnya pembangunan jaringan listrik melalui program listrik masuk desa yang masih terkendala masalah perizinan lintasan jaringan di kawasan HTI.

Terakhir Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicarnya Sukadi menyambut baik 8 prioritas yang tertuang dalam rancangan APBD 2015. Tinggal lagi bagaimana dapat dikelola oleh masing-masing SKPD dan tepat sasaran dengan mengedepankan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan transparansi. [rdi]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT