Lahan Dicaplok RAPP, Pemkab Meranti Tak Berpihak ke Masyarakat

Rabu, 10 Desember 2014 - 00:00:17 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Masyarakat Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau yang mendatangi Kantor Bupati, Rabu (10/12/14) mengaku selama ini cukup kecewa dengan Pemkab Kepualauan Meranti. Pasalnya, keluharan  warga yang disampaikan selama ini tidak pernah ditanggapi bupati dalam soal tapal batas partisipatif antara Wilayah Teluk Belitung dan konsesi PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pulau Padang.

Pasalnya lahan-lahan perkebunan masyarakat saat digarap oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Mereka meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti segera membantu mengatasi itu.

 "Masyarakat kami sangat resah. Soalnya kebun-kabun kami sudah digarap oleh PT RAPP. Bahkan sudah dibuat kanal diatas kebun kami. Sementara surat yang kami kirim ke Pemkab Meranti terkait pengaduan persoalan tersebut tak kunjung dibalas," ungkap Ketua LAMR Kecamatan Merbau, A Gafar. 

Menurut Kabid Kehutanan, H Suemi menungkapkan bahwa Izin RAPP melalui SK 180 tersebut terjadi tumpang tindih dengan areal Desa tersebut. "Jadi tim terpadu bisa memberikan solusi nantinya. Sebab lahan tersebut tumpang tindih antara lahan RAPP melalui Izin 180/Menhut-II/2013 dan lahan masyarakat," katanya.

Sementara itu Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) melalui Koordinator Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Syahrudin menilai persoalan tapal batas ini merupakan ranahnya Pemkab Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan solusi, terkait tumpang tindih lahan dan indikasi penyerobotan lahan garapan masyarakat ini merupakan bukti bahwa PT. RAPP dalam oprasionalnya banyak menimbulkan persoalan mulai dari legalitas perizinan maupun oprasionalnya di lapangan. 

"Ini sangat tidak sejalan dengan komitmen RAPP dalam pengelolaan hutan secara lestari atau SFMP (Sustainable Forest Management Policy). Seharusnya dengan komitmen tersebut mereka (RAPP) lebih menghormati hak masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga segala sesuatunya terkomunikasi dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat apa lagi sampai meresahkan masyarakat," katanya.

Kemudian persoalan yang ada akibat oprasional RAPP di Pulau Padang tidak cukup dengan inclav, kemitraan atau dengan program tanaman kehidupan. Secara menyeluruh perizinan IUPHHK-HTI di Pulau Padang harus di tinjau ulang, karena dari awal sudah bermasalah. "Ini merupakan wewenang pemerintah pusat, namun Pemkab Kepulauan Meranti juga harus proaktif dalam mendorong hal ini agar menjadi prioritas di pusat. Jika tidak maka Pemkab akan terus dipusingkan dengan persoalan konflik lahan ini," tambahnya. [def]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT