Komisi B Akan Melakukan Pendataan Izin HGU Perusahaan

Senin, 13 Juni 2011 - 17:18:49 WIB
Share Tweet Google +

Loading...

Pangkalan Kerinci [MTC] - Komisi B DPRD Pelalawan akan melakukan pendataan Izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan seluruhnya yang ada di Kabupaten Pelalawan, pendataan ini dilakukan mengingat banyak pengaduan masyarakat ke DPRD terkait kasus penyerobotan lahan masyarakat yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan perkebunan. "Saya minta kepada seluruh perusahaan perkebunan yang memiliki izin HGU agar dapat mengumpulkan semua perizinannya, sebab dalam waktu dekat ini kita akan mengupayakan melakukan pendataan kepada sejumlah perusahaan yang mengantongi HGU, hal ini kita lakukan terkait banyakya laporan warga yang datang ke kita mengadukan permasalahan penyerobotan lahan yang dilakukan perusahaan," demikian hal ini disampaikan oleh Sekertaris Komisi B DPRD Pelalawan H.Herman Maskar kepada wartawan, Senin (13/6) di ruang kerjanya. Lebih lanjut Herman mengatakan bahwa pendataan itu akan dilaksanakan disemua perusahaan perkebunan atau perusahan penanaman tanaman indutri yang ada di kabupaten pelalawan, hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa luas lahan yang dipakai oleh perfusahaan, "Selain kita data izin HGU nya, kita juga ingin melihat luas kebunnya dilapangan, karena kita enggak mau luas lahan yang dipakai dengan izin yang diberikan tidak sesuai, artiya lebih luas di lapangan ketimbang izin yang diberikan," katanya. Dan hal itu bisa saja terjadi lanjut Herman, terbukti dengan adanya laporan warga ke DPRD yang menyatakan bahwa perusahaan menyerobot lahan masyarakat, "dan ini tidak sekali dua kali, permasalahan ini selalu ada dan mayoritas permasalahan yang diadukan warga ke DPRD memang permasalahan sengketa lahan perusahaan dengan masyarakat, maka dari itu kita akan berupaya menjernihkan masalah ini dengan melihat izin perusahaan-perusahaan yang ada di Pelalawan," ucapnya. Dengan diselesaikan permasalahan ini nantinya, Herman berharap bisa dijumpai titik permasalahannya sehingga tidak ada lagi timbul permasalahan dimasyarakat bahwa ada perusahaan yang menyerobot lahan masyarakat lagi, Herman juga meyakini bahwa HGU yang diberikan oleh mentri kehutanan pada umumnya berlebih sehingganya memang dibutuhkan pengecekan ulang berapa luas HGU perusahaan yang diberikan dan berapa luas lahan yang dikelolah oleh perusahaan yang mengantongi izin tersebut. Ucapnya. Ketika disinggung soal perusahaan mana saja yang akan dicek perizinannya, Herman mengatakan seluruh perusahaan perkebunan, baik perkebunan kelapa sawit, karet, serta perusahaan penanaman tanaman industri baik yang luasnya terkecil sampai yang terluas, "yang jelas semua perkebunan akan kita datangi nanti, ini kita lakukan semata-mata hanya untuk menyelamatkan aset daerah," tutupnya.***MTC/pn

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT