BPK: Pengadaan MobDin Pemprov Langgar Peraturan

Senin, 24 November 2014 - 00:00:13 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Kebijakan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengandangkan mobil dinas miliknya, Toyota Land Cruiser, ternyata  tak sekadar untuk penghematan. Di balik itu, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan pengadaan mobil itu melanggar ketentuan.

Pengadaan mobil dinas jenis Jeep tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Mobil Dinas Gubri, dan Wagubri, Land Cruiser tersebut diketahui melebihi batas besaran CC yang telah ditentukan.

Tidak tanggung-tanggung, kelebihan CC untuk mobil Wakil Gubernur sebesar 1.300 CC, sementara untuk mobil dinas Gubernur mencapai 300 cc.

Total nilai kedua kendaraan tersebut mencapai lebih dari Rp 4 Miliar. Kendaraan tersebut telah lunas dibayar kepada pihak rekanan pemenang tender, CV Kana Surya Sejahtera untuk pengadaan mobil dinas Gubernur, dan CV Surya Dinda untuk pengadaan mobil dinas Wakil Gubernur Riau.

Atas temuan ini, Komisi C DPRD Riau akan mempertanyakannya kepada Biro Perlengkapan SetdaProv Riau.

"Kita besok (hari ini,red) akan hearing dengan Biro Perlengkapan. Tentunya ini akan kita pertanyakan, kenapa bisa terjadi," tegas Anggota Komisi C, Husni Thamrin kepada Trbn, Minggu (23/11) melalui sambungan telepon.[trbn] 


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT