Dewan Desak Pemkab Meranti Tindak Tegas PT Sara Rasa Biomas

Rabu, 05 November 2014 - 00:00:15 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - DPRD Kepulauan Meranti mendesak pemerintah daerah untuk segera menindak tegas PT Sara Rasa Biomas yang membuang limbah ke laut. Hasil temuan Badan Lingkungan Hidup serta keluhan para nelayan selama ini membuktikan bahwa aktivitas perusuhaan tersebut jelas-jelas telah menyalahi aturan yang berlaku.

Hal ini ditegaskan Hafizoh. S. Ag, politisi partai Golkar kepada wartawan, Rabu (5/11/14) yang mengatakan, Pemda Kepulauan Meranti melalui Satuan Kerjan wajib memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada perusahaan yang membuang limbah sembarang seperti yang dilakukan PT Sara Rasa Biomas yang beroperasi di wilayah Kepulauan Meranti, Riau.

"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Lingkungan Hidup(BLH) kami minta merespon secara cepat atas keluhan masyarakat nelayan asal Dusun Tiga desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat yang kabarnya lebih kurang tiga bulan terakhir sudah tidak mau turun ke laut dengan alas an ikan-ikan di lokasi tangkapan mereka telah punah akibat pembuangan limbah perusahaan," kata Hafizoh.

Menurut Hafizoh lagi, jika keberadaan perusahaan perilakukanya seperti PT Sari Rasa Biomas yang seenaknya saja membuang limbah ke laut tanpa perduli dampak lingkunganya, hal itu jelas-jelas melanggar aturan dan Pemda Meranti wajin memberikan sanksi hukum.

"Kita tidak ingin masuknya investor ke Meranti ini berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitar mereka. Apa yang dilakukan pihak PT Sara Rasa Biomas itu sudah keterlaluan, sebab dengan tidak melautnya para nelayan tentunya akan mengancam penghasilan nelayan. Sementara nelayan sendiri perlu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari hari," tambah anggota dewan dua priode ini.

Selain itu, Hafizoh juga mempertanyakan apakah perusahaan yang berkantor di eks gudang PT Uniseraya di tepian Selat Air Hitam desa Bokor itu telah mengantongi izin Amdal. Jika tidak memiliki izin Amdal, wajar saja mereka seenaknya membuang limbah ke laut. "Jadi permasalahan ini muncul tidak lepas dari lalainya aparat dan instansi terkait dalam menerapkan kebijakan," tegasnya.

Untuk itu, Hafizoh meminta pihak dinas terkait di Kabupaten Meranti untuk melakukan tindakan tegas dan bila perlu mencabut izin operasional perusahaan pengelola kulit batang sagu itu. Jika pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak berani mengambil langkah nyata dan tegas terhadap perusahaan dikhawatir  perusahaan lain akan melakukan hal yang sama.

"Jika satu perusahaan saja yang melakukan pencemaran laut mengakibatkan puluhan nelayan tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya, maka korbanya bukan saja si nelayan tepi termasuk keluarga nelayan itu. Jadi tidak ada alasan pemerintah daerah untuk tidak memberikan sanksi keras kepada seluruh perusahaan di daerah ini yang beroperasi tanpa mempedulikan kelengkapan dokumen Amdal," katanya. [def]

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT