REI Riau Sulit Capai Target Bangun KPR 10 Ribu Rumah

Kamis, 23 Oktober 2014 - 00:00:11 WIB
Share Tweet Google +

Loading...

Metroterkini.com - Koordinator Regional REI Sumatera, Riva Yendri memprediksi pertumbuhan sektor perumahan untuk tahun ini masih seperti tahun sebelumnya. Jumlah target pembangunan perumahan di Riau sebanyak 10 ribu unit sulit tercapai karena pengaruh konsumen yang masih berat akibat pengaruh tingkat pertumbuhan perekonomian.

Seperti kemampuan beli konsumen yang belum fix, juga disebabkan oleh adanya aturan Bank Indonesia tentang pembatasan kepemilikan rumah. Hal itu membuat konsumen kalangan

tertentu menahan transaksi pembelian rumah.

"Target pembangunan rumah tahun ini sama dengan tahun lalu. Yaitu sebanyak 10 ribu unit. Namun, sama juga dengan tahun lalu, realisasi pembangunan unit rumah di prediksi juga tidak tercapai target.

Hanya sekitar 60 persennya saja. Hal itu karena selain daya beli konsumen belum fix, juga ada aturan pembatasan kepemilikan unit rumah oleh Bank Indonesia," terang mantan Ketua REI Riau yang kini

menjadi Koordinator Regional REI Sumatera, Riva Yendri, Kamis (23/10)

Sementara Pemimpin Bank Indonesia Perwakilan Riau, Mahdi Muhammad mengakui bahwa Bank Indonesia (BI) mengeluarkan batasan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah ke-2 dan

rumah ke-3. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013, yang intinya membatasi pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah ke-2

dan rumah ke-3.

Dalam aturan baru itu disebutkan, untuk KPR tipe 22–70 rumah kedua, fasilitas kredit yang bisa diberikan maksimal adalah 70 persen dari nilai agunan (harga rumah). Sedangkan untuk rumah ketiga dengan

tipe yang sama, maksimal kredit yang bisa diberikan adalah 60 persen dari nilai agunan.

Ia menyebutkan, tingginya pertumbuhan sektor properti juga mempengaruhi perilaku debitur dalam memanfaatkan kredit/pembiayaan dari bank. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi yang menunjukkan

penggunaan kredit konsumsi lainnya untuk pembelian properti atau sebagai tambahan uang muka pembelian properti.

Menurut Mahdi, ketentuan itu dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsentrasi risiko kredit di sektor properti, dengan mempertimbangkan profil risiko debitur/nasabah termasuk kemampuan

pelunasan kredit (repayment capacity) ketentuan yang baru memberlakukan LTV/FTV dengan persentase yang menurun (regresif).

“Sasaran utama dari pengaturan dimaksud adalah mengantisipasi potensi risiko gagal bayar yang disebabkan penurunan kemampuan pelunasan kredit,” ujarnya.

Kebijakan pengaturan pemberian KPR untuk rumah ke-2 dan ke-3 ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat ketahanan perbankan dengan mengedepankan

prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, ketentuan Loan LTV / FTV untuk kredit pemilikan properti dan kredit konsumsi beragun properti itu juga bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat

berpenghasilan menengah -bawah untuk memperoleh rumah layak huni serta meningkatkan aspek perlindungan konsumen di sektor properti.[dn-hw]

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT