Dewan Anggap JSR Bermasalah, Pansus Perlu Dibentuk

Kamis, 23 Oktober 2014 - 00:00:09 WIB
Share Tweet Google +

Loading...

Metroterkini.com - Sejak awal perencanaan dan DED proyek multiyars Jembatan Selat Rengit (JSR) itu tidak dilaksanakan dengan jelas, bahkan tidak dibahas di dewan secara mendetil. Selain itu banyak diantara wakil rakyat 2009-2014 tidak tahu secara persis di mulainya perencanaan proyek yang menyedot dana ratusan milyar rupiah itu.

Hal ini ditegaskan oleh Hafizan Abbas, Politisi PKB yang juga anggota DPRD Meranti dua periode ini kepada wartawan, Kamis (23/10) di Selatpanjang menyampaikan, dari segi pengusulan rencana pelaksanaan pekerjaan proyek itu tidak disampaikan ke dewan secara jelas. Hasilnya dalam pembahasan rencana penganggaran pekerjaan proyek itu tidak diketahui secara mendetail oleh wakil rakyat kebanyakan.

Menurut Hafizan, dari segi penganggaran, ada tiga shering anggaran, dimana 30 persen di danani dari APBN, 30 persen lagi dari APBD Riau dan 40 persen dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Kenyataanya yang jelas mengalokasikan dana untuk kegiatan proyek tersebut murni dari APBD Meranti. Wajar jika kontraktor menghentikan pekerjaan karena dana sudah tidak ada lagi karena 60 persen yang di anggarkan dari APBD Riau dan APBN tak keluar," katanya.

"Jika pun ada alokasi anggaran dari APBD Provinsi Riau yang dialokasikaan untuk pekerjaan proyek Jembatan Selat Rengit, itu bukan merupakan alokasi dana pekerjaan proyek Jembatan Selat Rengit, melainkan Dana Hibah yang akhirnya digunakan untuk pembiayaan proyek tersebut oleh Pemda Meranti," tambahnya.

Persoalan awal proyek JSR akan agal sudah mulai mencuat, dari permasalahan penetapan pemenang lelang proyek oleh panitia lelang proyek saja sudah terlihat. Ditambah tidak terlaksana sebagaimana yang direncanakan sebagaimana ditegaskan oleh bupati soal kegagalanya.

"Sesuai fungsinya lembaga legislatif harus mengambil sikap nyata dengan membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) proyek Jembatan Selat Rengit," katanya.

Dalam hal ini tambah Hafizan, DPRD diberi wewenang penuh oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan terhadap seluruh aspek penyebab gagalnya pelaksanaan proyek Jembatan Selat Rengit itu dari awal pelaksanaanya sampi akhir.

"Sesuai UU DPRD juga berhak memanggil untuk memintai pertanggung jawabanya terhadap siapa pun yang terlibat atas gagalnya proyek tersebut yang jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat," katanya.

Jika DPRD tidak menggunakan fungsinya sebagaimana diamanatkan undang-undang untuk pembentukana Pansus, maka masyarakat berkah mempertanyakan kepada wakilnya di DPRD. "Ada apa dengan Jembatan Selat Rengit," pungkas Hafizan abbas. [def]

 

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT