Perusahaan dan Pemda di Riau tak Patuh Cegah Karhutla

Sabtu, 11 Oktober 2014 - 00:00:12 WIB
Share Tweet Google +

Metroterkini.com - Tim Gabungan Nasional Audit Kepatuhan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan hari ini mengumumkan hasil audit di Provinsi Riau yang dilaksanakan sepanjang periode 1 Juli - 25 Agustus 2014 terhadap 6 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 17 perusahaan swasta (terdiri dari perusahaan perkebunan dan perusahaan kehutanan) yang dilakukan dalam 4 tahap. 

Tim penilai dari Kementrian Kehutanan, Kementrian Pertanian, Kementrian Lingkungan Hidup, UKP4, BP REDD+, obyek audit di Provinsi Riau adalah 6 Kabupaten/Kota, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Serta 17 perusahaan perkebunan dan kehutanan, PT. SRL Blok V (IUPHHK-HT), PT. AA (IUPHHK-HT), PT. DRT (IUPHHK-HA), PT. SPA (IUPHHK-HT), PT. RUJ (IUPHHK-HT), PT. SPM (IUPHHK-HT), PT. SRL Blok IV (IUPHHK-HT), PT. RRL (IUPHHK-HT), PT. NSP (IUPHHBK-SAGO), PT. SG (IUPHHK-HT), PT. SSL (IUPHHK-HT), PT. SRL Blok III (IUPHHK-HT), PT. BNS, PT. JP, PT. ME, PT. TFDI, dan PT. SAM. 

Hasil audit menunjukkan bahwa 5 (lima) perusahaan perkebunan tergolong tidak patuh, sementara dari 12 (dua belas) perusahaan kehutanan terdapat 1 (satu) perusahaan yang sangat tidak patuh, 10 (sepuluh) tergolong tidak patuh dan 1 (satu) perusahaan kurang patuh. Sedangkan audit terhadap 6 (enam) pemerintah kabupaten/kota menunjukkan 1 (satu) kabupaten patuh, 1 (satu) kabupaten cukup patuh dan 4 (empat) kurang patuh. 

Pemilihan Provinsi Riau sebagai obyek audit pertama pelaksanaan audit kepatuhan ini disebabkan fakta bahwa 93,6% dari 12.541 titik panas dalam periode 2 Januari – 13 Maret 2014 yang terdapat di lahan gambut berada di wilayah tersebut. Hal tersebut menyebabkan kerugian ekonomi dan beban sosial bagi masyarakat Riau, yang mendesak diperlukannya aksi pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan secara strategis di masa mendatang. 

Audit terhadap kepatuhan Pemerintah Daerah dan perusahaaan swasta dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu strategi untuk meminimalisir kasus kebakaran. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam memastikan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas wilayahnya dan perusahaan bertanggung jawab atas lahan konsesi yang dipercayakan terhadapnya. 

Tim Gabungan Nasional Audit Kepatuhan terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BP REDD+, UKP4, para ahli, serta asisten teknis. Khusus di Provinsi Riau, tim gabungan dipimpin oleh Prof. Bambang Hero Saharjo yang merupakan ahli kebakaran hutan dan lahan dari Institut Pertanian Bogor. 

Pelaksana Tugas Menteri Kehutanan Republik Indonesia Chairul Tanjung, menyebutkan bahwa Pemerintah tidak pernah berhenti memerangi kebakaran hutan dan melakukan antisipasi perubahan iklim, “Kegiatan audit ini merupakan tindak lanjut dari 13 Rencana Aksi yang disepakati Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Kementerian/Lembaga terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tingkat nasional pada 12 Juni 2014 lalu,” katanya dalam rilis. 

Tim Audit memeriksa bahwa Pemerintah Daerah dan Perusahaan memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui kemampuan deteksi dini, merespon secara dini dan mampu menanggulangi kebakaran. Audit dilakukan dengan menyentuh 3 aspek yaitu sistem, sarana prasarana dan sumber daya manusia, serta biofisik. 

Sementara dari aspek sarana dan prasana serta sumber daya manusia, Pemerintah Daerah dan Perusahaan diharapkan memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran. 

Secara biofisik, Tim Audit juga memastikan bahwa perusahaan berada di lahan gambut dalam yang mudah terbakar. Apabila terdapat keterlanjuran maka diperlukan prasyarat yang ditentukan secara spesifik atau rekomendasi agar terdapat revisi luas lahan. 

“Diperlukan kesadaran kolektif dan kerjasama secara integratif dalam memastikan semua pihak berperan dan menunjukkan komitmen bagi pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pemeliharaan lingkungan hidup pada umumnya. Perusahaan idealnya diawasi oleh Pemerintah Daerah di tempat mereka beroperasi dan kinerja Pemerintah Daerah diawasi oleh Pemerintah Pusat,” imbuh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Balthasar Kambuaya. 

Beliau juga mengakui bahwa aksi audit kepatuhan ini menjadi indikator yang sangat valid dalam membantu tupoksi kementerian dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, terutama di daerah-daerah dengan ekosistem hijau. 

Menanggapi hasil audit perusahaan perkebunan yang tergolong tidak patuh, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Suswono menyatakan, ”Hasil audit ini menjadi pemicu bagi kami untuk mengevaluasi kembali tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap lingkungan kerja mereka dan memikirkan suatu mekanisme yang paling sesuai untuk memastikan mereka melaksanakan tanggung jawab dengan baik,” katanya. 

Melalui perspektif yang berbeda, Kepala Badan Pengelola REDD+ Heru Prasetyo menjelaskan, mencegah kebakaran merupakan salah satu cara strategis dalam upaya menurunkan tingkat emisi karbon yang dihasilkan sektor hutan dan lahan di Indonesia. 

“Audit kepatuhan merupakan instrumen tepat untuk menyebarluaskan pembelajaran, menegakkan peraturan dan memberi efek jera bagi pelaku pembakaran hutan,” katanya. 

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto menyampaikan apresiasi terhadap program audit kepatuhan perdana di tingkat provinsi ini. 

“Tim Gabungan Nasional ini telah mengambil langkah berani yang implementatif dan efektif di lapangan. Kami sangat menghargai kerjasama kementerian dan lembaga terkait dalam mengimplementasikan program secara sistematis dan efektif,” pujinya.

Kuntoro juga mengatakan bahwa hal ini membuktikan bahwa rencana aksi yang telah disepakati berhasil menumbuhkan semangat dan komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang telah menjadi momok bagi masyarakat dan negara selama bertahun-tahun. 

“Kami harap, audit kepatuhan ini dapat segera dilakukan di wilayah-wilayah lain di Indonesia dan membawa efek positif bagi masa depan hutan di Indonesia,” pungkasnya. [rils]

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT