Hutan Lindung Dirambah PT RPJ dan PT MAL, Pejabat Diam

Kamis, 09 Oktober 2014 - 00:00:19 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Ketua Lembaga Informasi Masyarakat Anti Korupsi (LIMAK) Kabupaten Indragiri Hulu, Elvari Marbun menyesalkan praktek alih fungsi kawasan Hutan tanpa adanya tindakan dari pejabat berwenang.

Demikikian disampaikan Elvari Marbun kepada wartawan di Pematang Reba, Kamis (9/10).  Ia menilai pejabat terkait tak bernyali, ada apa dibalik PT.Mulia Agro Lestari (PT.MAL) yang beraktifitas di Pauranap Kecamatan Peranap, sehingga tidak mampu dijerat hukum sebagaimana yang di atur dalam UU Perlindungan Kehutanan.

"Wilayah PT. Runggu Pring Jaya (PT.RPJ) persis berdekatan dengan wilayah itu, juga melakukan praktek hal yang sama, mereka menduduki kawasan hutan yang di duga kuat meduduki kawasan hutan Bukit Batabuah Sei Indah yang telah ditetapkan menjadi kawasan hutan strategis nasional," katanya.

Menurutnya lagi, jika surat Pemkab Inhu tidak di indahkan pihak PT. MAL untuk menghentikan aktifitasnya sebelum mengantongi izin, artinya tidak beda dengan mengkangkangi kebijakan pemerintah daerah. "Jadi siapa lagi yang akan mampu menindak pelaku praktek yang melakukan alih fungsi kawasan hutan tersebut," sesalnya Elvari.

Namun menager PT. MAL dan PT.RPJ, D.Alohon tetap mengakui telah memiliki IUP untuk pengolahan lahan perkebunan kelapa sawit  selama ini. "Kami telah mengantongi izin dan tidak ada masalah lagi," ungkapnya ketika dihubungi wartawan melalui selulernya.

Hal tersebut bertentangan dengan apa yang disampaikan Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu, Adri Respen, "PT. MAL dan PT. RPJ belum ada izin yang dimiliki mereka. Jika ada pengakuan dari pihaknya perusahaan, tidak tahu lah saya itu, dan yang jelas belum ada sepengatahuan saya," tandasnya.

Ditempat terpisah juga Kabag Adimintrasi Tapem melalui Kasubag Kependudukan dan Pertanahan di Sekda Kab Inhu, R.Fachraruzi juga mengakui PT.MAL dan PT.RPJ belum mengantongi izin, dan telah dikeluarkan Surat dari Pemkab Inhu untuk memerintahkan penghentian aktifitas mereka.

"Jika masih ada juga aktifitasnya, itu urusan pejabat tehnis lagi yang akan seharusnya menyikapi, yang jelas di Bagian Tapem tidak ada cacatan arsip izin mereka," pungkasnya. 

Sementara Kepala Dinas Perkebunan Inhu, H. Hendrizal yang coba dikonfirmasi wartawan melalui seluler sedang tidak aktif.

Sedangkan Kepala Dinas Kehutanan Inhu, Ir.Seno Adji  mengatakan darimana PT.MAL dan PT.RPJ mendapat lahan dan izin. "Tanya pihak perusahaan dari mana mendaptkan lahan, dan legalitas apa yang dikantongi hingga melakukan alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan," singkatnya. [set]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT