Wakil Bupati Pelalawan Tertunduk Pakai Rompi Tahanan Korupsi

Rabu, 08 Oktober 2014 - 00:00:07 WIB
Share Tweet Google +

Metroterkini.com - Sidang perdana Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (8/10/14). Dengan menggunakan baju tahanan korupsi dari Kejari Pangkalan Kerinci, Marwan hadir dengan tertunduk lesu saat dihadirkan di kursi sidang dengan agenda mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam agenda sidang perdana ini, Marwan tampak menggunakan baju tahanan korupsi dari Kejari Pangkalan Kerinci. Sementara, didalam ruang persidangan, juga terlihat penuh sesak oleh keluarga dan perwakilan dari Marwan, yang secara seksama mengikuti agenda persidangan.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Achmad Setyo Pudjoharsoyo, dan hakim anggota masing-masing Masrul dan Rachman Silaen. Sementara yang bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni Romi Rozali, Banu, dan Delmawati, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalan Kerinci.

Dalam dakwaanya setebal 90 halaman ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Syahrizal Hamid, Tengku Al-Azmi, Lahmuddin alias Atta, dan Tengku Alfian Helmi, serta Rahmad, yang masing-masing telah diputus bersalah dalam berkas terpisah, melakukan korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan lahan untuk perluasan perkantoran Bhakti Praja.

Selain itu, terdakwa Marwan Ibrahim juga diduga telah menerima suap hadiah atau gratifikasi berbentuk uang sebesar Rp1,5 miliar tanpa kwitansi yang diterima dari Al-Azmi, mantan Kabid BPN Kabupaten Pelalawan.

"Dari kegiatan pengadaan lahan yang dibeli kembali pada TA 2007, 2008, 2009 serta 2011, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp38.087.293.600," tukas Romi.

Atas dasar inilah, tersangka dijerat dengan Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 11 jo Pasal 12 huruf a dan b jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Usai mendengarkan dakwaan, majelis hakim kemudian memberi kesempatan kepada terdakwa Marwan Ibrahim melalui Penasehat Hukumnya, Tumpal H Hutabarat, untuk mengajukan keberatan atas dakwaan JPU (eksepsi), namun secara langsung Tumpal H Hutabarat berencana untuk tidak mengajukan esepsi. Untuk itu, majelis hakimpun menjadwalkan sidang berikutnya dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. [din]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT