DKP: Persoalan Jaring Batu-Rawai Selesai

Selasa, 11 Maret 2014 - 00:00:17 WIB
Share Tweet Google +

Bengkalis Terkini - Perseteruan antara nelayan jaring batu (bottom gillnet) dengan nelayan jaring rawai (tradisional) di areal tangkapan Selat Malaka, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, yang sempat menghangat, sudah dianggap selesai.

Penilaian itu berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini, karena tidak ada sama sekali konflik antara kedua belah pihak.

Hal itu diutarakan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bengkalis, Misri Hasyim diruang kerjanya, Selasa (Bengkalis Terkini - Menurutnya, beberapa waktu lalu memang ada kelompok nelayan jaring rawai mendatangi DKP Bengkalis mengadukan perihal adanya dugaan pelanggaran zona tangkap oleh nelayan jaring batu di perairan Selat Melaka kecamatan Bantan.

"Selain nelayan jaring rawai, kelompok nelayan jaring batu juga mendatangi kita membantah laporan yang disampaikan oleh nelayan jaring rawai soal adanya pelanggaran zona tangkap dibawah 12 mil dari lepas pantai. Setelah kita telusuri dan dalami laporan kedua belah pihak maupun realita dilapangan, kita menilai sejauh ini tidak ada masalah lagi antara kedua kelompok nelayan tersebut,"ungkap Misri.

Pria akrab disapa Yung Misri ini juga mengatakan, bahwa nelayan jaring batu dan rawai mayoritas sama-sama berasal dari kecamatan Bantan, bahkan ada yang satu desa. 

DKP sendiri dalam menyikapi masalah tersebut lebih mengedepankan objektifitas bukan atas dasar keberpihakan terhadap salahs atu kelompok nelayan.

Diakui Yung bahwa persoalan antara kedua kelompok nelayan itu sudah selesai pada tahun 2009 lalu berdasarkan hasil kajian dari Fakultas Perikanan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Disampaikan tim peneliti, bahwa ekosistem laut di Selat Melaka tidak akan mengalami kerusakan akibat aktifitas penangkapan ikan menggunakan jaring batu atau trawl, karena Selat Melaka adalah wilayah endapan lumpur, tidak ada terumbu karang.

"Semua pihak terutama nelayan jaring batu kita minta supaya tidak menangkap ikan di zona larangan 12 mil kebawah, karena tentunya akan memicu persoalan kembali. Sebab konflik antara kedua belah pihak sudah berlangsung sejak tahun 1983 lalu dan telah menelan korban jiwa serta kerugian harta benda," papar Yung.

Disisi lain, ia menambahkan bahwa DKP terus melakukan pembinaan terhadap nelayan tradisional jaring rawai berupa peningkatan ukuran alat tangkap dari space 3 inci menjadi 4,5 inci, untuk memudahkan nelayan tradisional rawai dalam meningkatkan hasil tangkapannya di laut. Bantuan alat tangkap diberikan setiap tahunnya melalui kelompok nelayan di desa masing-masing.

"Untuk kecamatan Bantan, kita sudah memberikan bantuan kepada mayoritas nelayan tradisional disana berupa alat tangkap, kapal tangkap ikan dan lainnya. Sehingga dengan bantuan tersebut, semua nelayan tradisional mampu mendapatkan hasil tangkapan maksimal, karena areal tangkap mereka berada di Selat Melaka," pungkas Yung Misri mengakhiri.**rd