Bengkalis Evaluasi Perda yang Menghambat Investasi

Senin, 25 April 2016 - 00:00:10 WIB
Share Tweet Google +

Metroterkini.com - Tepat tanggal 25 April ini pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) di Indonesia sudah memasuki tahun ke-20. Peringatan Otda tahun ini diperingati di Halaman Kantor Bupati Bengkalis dengan inspektur upacara Wakil Bupati Bengkalis, H Muhammad, Senin (25/4/16) pagi.

Peringatan Hari Otda tahun ini mengambil tema "Memantapkan Otonomi Daerah Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)".

Muhammad saat membacakan sambutan Mendagri, Tjahyo Kumolo, mengatakan seiring telah diberlakukannya MEA seluruh pemerintah daerah harus menata seluruh elemen otonominya, agar Indonesia tak jadi penonton dalam era pesaingan bebas tersebut.

Berdasarkan laporan World Economic Forum dan Global Competitiveness tahun 2015-2016, dari hasil survey peringkat daya saing 144 negara, daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-37, masih berada di bawah negara Asean lainnya, seperti Singapura ke-2, Malaysia ke-18, dan Thailand ke-31.

Selanjutnya, hasil Survey Doing Businnes oleh International Finance Coorporation - World Bank tahun 2015, menyatakan untuk penyelesaian perizinan memulai usaha di Indonesia masih membtuhkan waktu rata-rata 52,5 hari, sedangkan Vietnam 34 hari, Thailand 27,5 hari, Timor Leste 10 hari, Malaysia 5,5 hari dan Singapura 2,5 hari.

"Informasi tersebut memberikan gambaran bahwa dalam penyelesaian izin memulai usaha, Indonesia masih jauh berada di bawah negara lainnya di kawasan Asean" katanya.

Dalam mempercepat pencapaian tujuan Nawacita dan mendorong pertumbuhan iklim investasi di Indonesia, bapak presiden RI telah memberikan arahan kepada seluruh menteri, kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK), gubernur, dan bupati/walikota, untuk segera melakukan simplikasi regulasi yang menjadi kewenangan masing-masing dengan kurun waktu regulasi yang diterbitkan pada tahun 2006-2015.

Berkaitan dengan hal tersebut, sambungnya, bapak Presiden dalam acara pembukaan Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta, juga telah menyatakan bahwa terdapat 42.633 peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, dan 3.000 peraturan daerah yang harus dibatalkan tahun 2016.

Oleh karena itu, Mendagri meminta kepada para gubernur, bupati dan walikota bersama dengan DPRD untuk segera menindaklanjuti pembatalan peraturan daerah di daerah masing-masing, khususnya peraturan daerah yang menghambat investasi dan perizinan, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terkait instruksi Mendagri tersebut, usai pelaksanaan Apel, Muhammad secepatnya akan segera memanggil dan menugaskan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan satuan kerja atau unit kerja terkait, untuk mengevaluasi dan menginvetarisirnya.

"Kalau memang ada, akan segera direvisi. Kita juga tidak mau investasi di daerah ini terhambat karena adanya regulasi daerah dan proses perizinan tidak pro penanaman modal," ujarnya. [rdi]