Plt Sekda Inhu: PNS Mangkir, TKT akan Dipotong

Kamis, 05 Februari 2015 - 00:00:14 WIB
Share Tweet Google +

Metroterkini.com - Displin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan konsekwensi yang wajib dilaksanakan oleh abdi negara dan masyarakat. Tapi jika mangkir dari tugasnya, maka konsekwensi pasti ada dan salah satunya yang saat ini diterapkan ada pemotongan Tunjangan Kelancaran Tugas (TKT).  Hal itu dilakukan bagi PSN agar benar-benar menjalankan tugas sesuai amanah.

Demikian ditegaskan Plt.Sekda Kab Inhu H.Agus Rianto menghimbau para PNS dilingkungan Pemkab Inhu, Kamis (5/2/15). Menurutnya bagi PNS yang mangkir akan terjadi pemotongan TKT, besaran pemotongan diserahkan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daetrah (SKPD) yang bersangkutan sesuai kesepakatan.

Tambah H.Agus Rianto, semua SKPD yang ada wajib melaksanakan rapat evaluasi terkait kondisi kehadiran PNS dalam melaksanakan tugasnya.

"Yang jelas, wajib diserahkan kepada Plt Sekdakab Inhu untuk melihat kondisi tingkat displin PNS. Artinya bagi yang suka mangkir apa yang telah diberikan sanksi terhadapnya, disamping memotong TKT PNS yang bersangkutan. Jadi sebagai acuan nanti, melalui hasil laporan setiap SKPD itu sendiri untuk mengetahui PNS yang doyan mangkir serta tanpa alasan yang tepat, demikian PNS terlalu cepat pulang lebih dulu sebelum waktunya pulang, dan sering tidak berada di ruang kerjanya," tegas H.Agus Rianto.

Selanjutnya sanksi pemotongan TKT terhadap PNS ini dilakukan bukan berarti ada unsur lain, atau semata mata untuk meningkatkan kinerja PNS itu sendiri dalam pelaksanaan disiplin PNS. Tapi juga dituntut mampu menjalankan tugas dengan baik serta bertanggung jawab dengan tugas yang diembankan kepada PNS itu tentunya.

Masih menurut Plt Sekda, jika nanti ada PNS berturut turut dilaporkan kepala SKPD nya untuk selama 3 bulan, sanksi diberikan Pemkab Inhu bukan hanya dilakukan pemotongan TKT itu saja, namun akan diberlakukan sanksi bagi PNS yang kurang dan tidak disiplin (Indisipliner) dan ini ada lagi aturan yang mengaturnya termasuk berupa sanksinya.

"Demikian juga soal pengawasan terhadap kinerja PNS yang doyan mangkir, juga masyarakat berhak mengawasi, termasuk dari Ormas ataupun wartawan sendiri sesuai keterbukaan public," tukasnya. [setia]