PWI Rohil Minta Pelaku Pemukulan Wartawan Ditangkap

Ahad, 19 Oktober 2014 - 00:00:10 WIB
Share Tweet Google +

Metroterkini.com - Terkait dengan kasus pemukulan terhadap wartawan yang dilakukan perangkat desa Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, pada Sabtu (18/10) untuk segera di proses dan ditangkap sesuai aturan hukum yang berlaku.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Rokan Hilir, Jaka Abdillah, kepada metroterkini.com, Minggu (19/10) menyikapi persoalan yang menimpa wartawan dalam menjalankan tugas mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak, memproses laporanya dan melakukan penangkapan jika bukti laporan sudah cukup. Sebab kasus ini sudah melecehkan profesi wartawan yang dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh Undang-undang. Terlebih lagi pelaku merupakan aparat desa yang juga merupakan pejabat publik di Rokan Hilir.

"PWI Rohil desak aparat cepat proses kasus ini, jangan dibiarkan pelaku berkeliaran dan terkesan tidak memiki masalah hukum. Kita juga mengutuk keras dan menyesal terjadinya pemukulan terhadap wartawan, apalagi kejadian itu saat wartawan sedang melakukan tugas jurnalistik," katanya.

Tambah Jaka, apabila dalam sebuah pemberitaan, seseorang atau kelompok orang merasa dirugikan dengan pemberitaan tersebut dapat mengajukan hak jawab. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Sesuai UU, apabila seseorang atau sekelompok orang mengajukan keberatan atas pemberitaan yang merugikan dirinya atau kelompoknya maka Pers harus melakukan hak koreksi yaitu hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

"Dalam kasus ini, pelaku pemukulan bisa di jerat dengan dengan pasal 18 tentang pidana yang berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)," katanya. [trs]