Hot Topic

DPRD Kampar Tandatangani KUA dan PPAS Perubahan


Galeri Foto: 15 Desember 2016

Metroterkini.com - Penandatanganan MoU KUA dan PPAS ini merupakan cerminan hubungan baik antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Kampar. Perubahan kebijakan belanja pada perubahan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2016 dilakukan pada belanja tidak langsung.

Proses pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2016 merupakan bagian dari proses penyusunan dan pembahasan APBD tahun anggaran 2016 secara keseluruhan.

Hal itu dikatakan ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri, Rabu (14/12/16) menyampaikan, APBD Kampar sejak ditandatangai sudah bisa dicairkan dua kemudaian sehingga akan bisa tertutupi kebutuhan yang belum terserap pada APBD murni.

Diakuinya bahwa pembahasan RAPB-P Kampar 2016 itu dilaksanakan secara marathon bahkan  pengesahanya dilaksanakan  hingga pukul 02.00 Rabu dini hari. ”Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dengan ketersediaan waktu yang singkat maka harus segera dituntaskan," katanya sambil mengatakan bahwa dia saat ini kekurangan istirahat karena harus menuntaskan penyelesaian RAPB-p 2016 dan persiapan pembahasan RAPPBD 2017.

Sementara Pj. Bupati Kampar Syahrial Abdi ketika memberikan sambutan usai menadatangani MoU KUA dan PPAS perubahan anggaran tahun 2016 diruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Bangkinang Kota.

Dalam sambutannya Syahrial Abdi mengungkapkan bahwa tahap ini merupakan tahap penandatanganan MoU, dengan demikian masih ada beberapa tahap lagi yang harus kita lalui sehingga dapat ditetapkan dan disahkan perubahan APBD P tahun anggaran 2016, ini semua diharapkan tahapan selanjutnya dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

"Beberapa kebijakan tuntutan situasi dan kondisi secara nasional dan daerah yang mewarnai dan menggambarkan KUA dan PPAS perubahan anggaran tahun 2016 diantaranya perkembangan penganggaran yang tidak sesuai dengan KUA sehingga tidak terjadi keseimbangan pendapatan daerah," terangnya.

Syahrial Abdi juga menambahkan selain itu pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja, selanjutnya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya digunakan dalam tahun perjalanan, dan mendanai kegiatan dan yang belum dianggarkan pada tahun APBD murni tahun anggaran 2016. 

Selain itu ketentuan peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

"Perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD," papar Syahrial Abdi.

Keadaan ini menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

"Keadaan yang menyebakan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, keadaan daruratdan keadaan luar biasa,"ucapnya. [hms-ali]


Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi dan Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri saat menandatangani KUA-PPAS APBD-P 2016 

Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi di depan bersama Ketua DPRD Kampar, saat menandatangani KUA-PPAS APBD-P 2016 


Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi di depan bersama Pimpinan DPRD Kampar, saat menandatangani KUA-PPAS APBD-P 2016 

Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi di depan Anggota DPRD Kampar, saat menyampaikan pidato dalam Rapat Pembahasan APBD-P 2016 


Anggota DPRD Kampar, saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam Rapat Pembahasan APBD-P 2016 

Sekwan DPRD Kampar, saat menyampaikan sambutanya dalam rapat Paripurna APBD-P 2016 


Anggota DPRD Kampar, saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam Rapat Pembahasan APBD-P 2016 

Anggota DPRD Kampar, saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam Rapat Pembahasan APBD-P 2016 


Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri yang didampingi Wakil Ketua dan Pj Bupati Kampar saat menyanyikan lagu Indonesia Raya

Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri yang didampingi Wakil Ketua dan Pj Bupati Kampar saat Rapat Pembahasan APBD-P 2016 



loading...